Gubernur Sultra: Tanpa Perintah, tidak Boleh Cawe-Cawe

ali mazi
Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi. Foto: Istimewa.

Indonesiainside.id, Jakarta – Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, mengaku belum mengecek keberadaan sejumlah desa fiktif di Kabupaten Konawe (Utara dan Selatan), Sulawesi Tenggara. Ia masih akan menunggu perintah lebih lanjut.

“Kalau ada perintah kita turun. Kalau tidak ada perintah kan kita tidak boleh ‘cawe-cawe’. Jangan sampai kita salah kerja. Kita pasrahkan ke kepolisian, kejaksaan, KPK yang sudah ikut campur, menteri keuangan, menteri desa, tentu mereka punya kompetensi kan,” kata Mazi, di Jakarta, Jumat (8/11).

Senin lalu (4/11), Menteri Keuangan, Sri Mulyani, di hadapan Komisi XI DPR mengatakan muncul desa baru yang tidak berpenduduk hanya untuk mendapatkan dana desa. Sebelumnya Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, mengungkap dugaan pengalokasian dana desa ke desa-desa yang diduga fiktif. Dugaan adanya desa-desa fiktif penerimaan dana desa itu sudah diketahui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. KPK menyampaikan ada 56 desa fiktif.

Di Kabupaten Konawe, terungkap ada 34 desa yang bermasalah, tiga desa di antaranya fiktif. Sementara 31 desa lainnya, meskipun keberadaannya nyata, surat keputusan pembentukan desanya dibuat dengan tanggal mundur sebelum kebijakan moratorium dari Kementerian Dalam Negeri.

Desa-desa tersebut diidentifikasi tidak sesuai prosedur karena menggunakan dokumen yang tidak sah sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau daerah atas dana desa dan alokasi dana desa yang dikelola beberapa desa di Kabupaten Konawe tahun anggaran 2016 sampai dengan tahun anggaran 2018. Desa yang terus mendapat kucuran dana, meski diketahui bermasalah, ialah Desa Ulu Meraka di Lambuya, Desa Uepai, dan Desa Moorehe, di Uepail.

KPK dan Polda Sultra telah melakukan gelar perkara pada 24 Juni 2019. Selanjutnya pada 25 Juni 2019, Febri mengatakan pimpinan KPK bertemu dengan Kapolda Sultra membahas supervisi dan pemintaan kepada KPK untuk memberikan bantuan berupa ahli.

“Saya belum terima laporan karena itu kan ditangani oleh penegak hukum. Kita serahkan semua ke Polda Sulawesi Tenggara untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Kita berikan mereka, dan kita berikan kepercayaan kepada mereka untuk menyelesaikan,” ujar Mazi. (AS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here