Ini Kata Wamendes PDTT Soal Desa Fiktif di Konawe

Budi Arie Setiadi
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Budi Arie Setiadi. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengaku melakukan pemantauan pemanfaatan penggunaan dana desa yang digelontorkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dana desa yang digelontorkan ke desa tidak mengalami permasalahan dan jumlah desa yang digelontorkan oleh Kemenkeu itulah yang dipantau Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi.

“Peran Kementerian Desa PDTT dalam proses perencanaan dana desa ialah menyediakan data APBDes seluruh desa, juga jumlah desa menurut status perkembangan desa (mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal),” ujar Wamendes PDTT, Budi Arie Setiadi, di Jakarta pada Jumat (8/11).

Budi mengatakan, di Kabupaten Konawe, pada 2015 dan 2016 melapor 100 persen dana desa cair. Namun, dari 241 desa tersebut, ada Desa Ulu Meraka, Kecamatan Lambuya yang tidak mendapatkan dana desa. Inilah yang disinyalir desa fiktif selama ini.

Dia menambahkan, pada 2017 terdapat tambahan kode desa resmi dari Kemendagri untuk 56 desa di Konawe. Dana desa cair 100 persen juga. Namun, ada tiga desa yang tidak melakukan pencairan, yaitu Desa Ulu Meraka, Kecamatan Lambuya, serta Desa Uepai dan Desa Moorehe, Kecamatan Uepai.

“Inilah tambahan desa hantu di lapangan. Ketiga desa tersebut juga tidak mencairkan dana desa pada 2018. Pada tahun yang sama ada 4 desa lain yang tidak mencairkan hingga 100 persen. Yaitu, Desa Napooha dan Desa Arombu Utama, Kecamatan Latoma, Desa Leretoma, Kecamatan Anggaberi, dan Desa Wiau, Kecamatan Routa,” ujar Budi.

Budi menerangkan, pada tahun ini, 3 desa fiktif pertama sudah dihilangkan dari daftar penerima dana desa. Namun, 4 desa terakhir masih belum mencairkan dana desa sama sekali, sehingga terindikasi fiktif juga.

“Seluruh dana desa dari APBN yang masuk ke kas kabupaten tersebut tidak pernah kembali. Artinya, harus dicek pada kas daerah yang bersangkutan,” tambah Budi.

Sementara itu Budi menambahkan juga, dana desa yang dikucurkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan pada tahun 2019 pada 74.954 desa, sebesar Rp 70 Triliun. Jumlah desa pun meningkat dari data tahun 2018 yang jumlah desanya sebanyak 74.910 desa, dengan kucuran anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 60 triliun.(*/Dry)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here