Indonesiainside.id, Tanjungpinang – Tanah Melayu biasanya akrab disematkan pada Provinsi Riau. Di daerah asal dai kondang Ustaz Abdul Somad ini memang berdiri tegak dan kokoh sebuah bangunan khas Melayu.
Di daerah ini juga terdapat Lembaga Adat Melayu (LAM) yang cukup strategis dalam pranata sosial. Selain itu, budaya dan bahasanya memang lekat dengan sematan Tanah Melayu.
Namun, tahukah bahwa ada daerah dengan julukan Bunda Tanah Melayu? Daerah ini juga masih tetangga dengan Provinsi Riau, yaitu Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri.
Agar sematan itu tidak lekang oleh zaman, Parlemen Kepri membuat Peraturan Daerah tentang Bangunan Berciri Khas Melayu (BBKM). Perda ini diharapkan semakin memperkuat posisi Kepri sebagai “Bunda Tanah Melayu”.
Anggota Pansus BBKM DPRD Kepri, Iskandarsyah mengatakan, perda tersebut disahkan pada bulan Juli 2019 lalu. Proses pembahasannya cukup panjang bersama Pemerintah Provinsi Kepri.
“Perda ini merupakan implementasi dari visi -misi Kepri sebagai Bunda Tanah Melayu,” kata Iskandarsyah di Tanjungpinang, Selasa (19/11).
Setelah perda BBKM itu disahkan, kata Iskandarsyah, pemerintah provinsi hingga ke tingkat kabupaten/kota diminta berkomitmen membangun gedung dan kantor milik pemerintah yang berciri khas Melayu. Paling tidak, bangunannya memiliki ornamen Melayu.
Pemerintah juga disarankan membentuk tim verifikasi untuk memberi masukkan bagaimana membangun gedung dan kantor yang memiliki ciri-ciri khas Melayu dalam bentuk fisik.
“Perda ini diterapkan khusus untuk bangunan pemerintah dan lembaga adat. Belum termasuk bangunan pribadi atau perumahan,” katanya.
Dia berharap perda tersebut menjadi salah satu kesempatan penting untuk melestarikan budaya Melayu di Kepri, di samping itu juga memperkuat daya tarik bagi wisatawan nusantara maupun mancanegara.
“Kita ingin momen kejayaan Melayu dilestarikan, jangan hanya tinggal kenangan,” ucapnya.
Selain itu, melalui perda tersebut seluruh kecamatan di tujuh kabupaten/kota se-Kepri turut diimbau membangun balai adat atau minimal kantor Lembaga Adat Melayu (LAM).
Pembangunan itu merupakan wujud upaya mengenalkan kepada generasi muda, bahwa Kepri kaya akan nilai-nilai budaya Melayu.
“Balai adat itu nantinya juga bisa dimanfaatkan untuk menggelar pertemuan, acara pernikahan, pameran seni/budaya dan sebagainya,” ungkap Iskandarsyah.
Ketua Fraksi PKS-PPP DPRD Kepri itu menambahkan pembangunan balai adat di setiap kecamatan seharusnya bersifat wajib melalui pendanaan gabungan APBD kabupaten/kota dan provinsi.
“Polanya, dari APBD kabupaten/kota dan 50 persen sisanya dari provinsi,” tuturnya. (Aza/Ant)
