Indonesiainside.id, PEKANBARU – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim memberikan kebijakan baru untuk dunia pendidikan Indonesia. Dimana Ujian Nasional (UN) yang sebelumnya dijadikan standar kelulusan siswa, akan ditiadakan. Kebijakan ini diberlakukan mulai tahun ajaran 2020/2021 mendatang.
Rencananya, Mendikbud akan mengalokasikan dana UN tersebut untuk meningkatkan mutu dan kualitas para guru di Indonesia.
Hal ini juga disambut baik oleh para guru di Provinsi Riau. Salah seorang guru honorer di SMKN 2 Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Riau, Cahyono Dedi Kurniawan (36), mengaku setuju dengan kebijakan penghapusan UN dan mengalokasikan dananya untuk meningkatkan mutu tenaga pendidik.
“Saya setuju jika dialokasikan untuk meningkatkan mutu guru. Bisa juga nanti akan ada banyak pelatihan untuk guru, jadi para guru juga akan terus bertambah ilmu dan kualitasnya,” ujar guru yang akrab disapa Dedi itu kepada Indonesiainside.id, Kamis (12/12).
Namun, guru honorer yang telah 9 tahun mengajar itu, juga meminta agar pemerintah juga dapat mengalokasikan dana UN itu untuk membantu menambah gaji untuk para guru honorer di Indonesia. Karena hingga kini masih banyak guru honorer yang berpenghasilan minim, bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Harus juga dipikirkan untuk kesejahteraan guru honorer. Kerjanya juga sama dengan guru yang berstatus PNS, bahkan biasanya lebih rajin guru honorer dibandingkan yang PNS. Tapi masih banyak guru honorer yang gajinya sangat kecil,” katanya.
Perihal peningkatan kesejahteraan untuk guru ini juga diungkapkan oleh Rita, selaku Kapala Sekolah SMPN 2 Rambah Hilir, Rokan Hulu, Riau. Dia mengatakan, selain meningkatkan kualitas, pemerintah juga harus meningkatkan kesejahteraan para guru.
“Tingkatkan kualitas guru. Setelah itu tuntut para guru untuk bekerja secara profesional. Namun juga harus dengan peningkatan kesejahteraannya,” kata Rita. (Bayu)
