Maju Pilkada, Pemeriksaan Dua Bupati di Papua Soal Dugaan Korupsi Ditunda

Kajati Papua, Nikolaus Kondomo (tengah) menjelaskan penundaan pemeriksaan bupati soal dugaan korupsi. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jayapura – Kejaksaan Tinggi Papua menunda pemeriksaan terhadap bupati terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di wilayahnya. Penundaan ini menyusul pesta demokrasi Pilkada serentak yang dilaksanakan 2020.

Kajati Papua, Nikolaus Kondomo menegaskan penundaan pemeriksaan bupati sesuai intruksi dan arahan pimpinan di Kejaksaan Agung RI. Pemeriksaan akan kembali dimulai usai pelaksanaan Pilkada di Papua.
“Sesuai instruksi dan arahan dari pimpinan, menyangkut pemeriksaan bupati yang akan kembali maju (mencalonkan diri) ditunda hingga proses Pilkada usai,” ungkap Nikolaus Kondomo kepada wartawan di Jayapura, Jumat (31/1).

Dia menerangkan, penundaan pemeriksaan berlaku bagi bupati yang mencalonkan diri dalam Pilkada 2020. Sementara bupati yang tidak mencalonkan diri tetap menjalani pemeriksaan sesuai yang dijadwalkan Kejati Papua.

“Perintah penundaan pemeriksaan tidak berlaku bagi Bupati yang tidak mencalonkan diri. Proses (pemeriksaan) tetap berjalan seperti biasa,” paparnya.Soal bupati yang akan menjalani pemeriksaan, Nikolaus enggan membeberkan kepada media.

Namun, dia memberikan sinyal bahwa dua bupati berasal dari Kabupaten Keerom dan Waropen. “Untuk Waropen dan Keerom kami tunda pemeriksaannya lantaran keduanya akan maju (dalam) Pilkada ini,” katanya.

Nikolaus berharap kepada semua pihak dapat menahan diri menyangkut penundaan pemeriksaan dugaan tindak pidana korupsi terhadap bupati yang akan mencalonkan diri dalam Pilkada serentak mendatang. “Diharapkan seluruh masyarakat untuk sabar termasuk wartawan. Kasus ini tetap akan diproses oleh Kejaksaan Tinggi Papua,” tutur salah satu putra terbaik Papua yang pernah menjabat Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejati Papua ini.

Berdasarkan data yang dihimpun Indonesiainside.id, pemeriksaan Bupati Waropen berinisial JB terkait dugaan gratifikasi senilai Rp19 miliar. Dugaan gratifikasi ini terjadi saat JB menjabat Wakil Bupati Waropen periode 2010-2015.

Sementara pemeriksaan terhadap Bupati Keerom berinisial MM terkait dugaan penyelewengan dana hibah di Kabupaten Keerom sebesar Rp53 miliar dan dana bantuan sosial di Kabupaten Keerom sebesar Rp23 miliar.(PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here