32 Nelayan Aceh Masih Ditahan Thailand, Akademisi: Semua Pihak Harus Bersatu

Dosen Hukum Unsyiah, Dr M Adli Abdullah. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Banda Aceh – Akademisi Ilmu Hukum, Doktor Muhammad Adli Abdullah mengatakan usaha pemulangan 32 nelayan asal Aceh Timur yang ditangkap otoritas keamanan laut Thailand sejak 21 Januari lalu bisa dilakukan lebih cepat jika semua pihak di Aceh bersatu. Selain itu urusan melindungi segenap warga negara itu adalah ranahnya negara yang dijalankan oleh pemerintah.

“Dalam hal ini Pemerintah Pusat, dan Gubernur adalah wakil Presiden RI di provinsi, jadi urusan nelayan sudah seharusya dikomunikasikan oleh Plt Gubernur Aceh dengan pihak Kemenlu untuk diteruskan kepada pihak KBRI guna dicermati langkah apa yang tepat dilakukan, pendampingan hukum atau diplomasi, agar cepat mendapat repatriasi,” ujar Adli, dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) itu, Rabu (5/2).

Menurut Adli, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh termasuk pemerintah kabupaten selayaknya membantu pemerintah Aceh sehingga tidak perlu berjalan sendiri-sendiri dan tidak saling melemahkan serta menyalahkan satu sama lain.

Kemudian, terkait perlindungan warga tidak boleh dijadikan panggung politik karena hal ini kewajiban negara. Kasus nelayan ini juga tidak tepat jika dibandingkan dengan kasus mahasiswa Aceh yang berada di Tiongkok.

“Pertama membutuhkan tindakan cermat, yaitu kasus nelayan, satu lagi membutuhkan tindakan cepat dan segera yaitu kasus di Tiongkok. Jadi soal perlindungan warga tidak boleh dijadikan panggung politik, ini kewajiban negara, jadi jangan main-main,” katanya.

Oleh sebab itu, Adli mengajak semua pihak bersatu untuk mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) melakukan tugasnya, termasuk memberi saran dan jalan serta jaringan di Thailand sehingga semua nelayan yang ditangkap Thailand dapat dipulangkan segera mungkin. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here