RUU Provinsi Bali Belum Masuk Prioritas, Ini Alasannya

Gubernur Bali, Wayan Koster. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Denpasar – Rancangan Undang-undang Provinsi Bali tahun ini belum bisa masuk ke program regulasi nasional (prolegnas) prioritas. Artinya RUU Provinsi Bali ini masih belum bisa dibahas dalam waktu dekat sebagaimana RUU yang lainnya, saat ini hanya 50 RUU yang akan dibahas DPR RI di pusat. Sedangkan RUU Provinsi Bali tidak masuk dalam 50 besar.

Gubernur Bali I Wayan Koster dalam kegiatan Sosialisasi Prolegnas 2020 oleh DPR RI di Gedung Rektorat Universitas Udayana, Jimbaran mengatakan, dari Bali pihaknya titip aspirasi ke baleg khususnya soal usulan RUU provinsi Bali.

“Saat ini Bali masih dipayungi UU no 64 tahun 1958 di mana masih menggunakan konsederan UUD Sementara 1950, Bali artinya masih negara bagian Sunda Kecil. Sekarang kita kembali ke NKRI. Undang-undang yang menaungi Bali saat ini bertentangan dengan spirit konstitusi. Ini yang mendorong kami berupaya, agar Bali diselaraskan dengan UUD yang berlaku sekarang. Sesuai konteks dan kebutuhan di Bali,” urai Koster.

RUU tersebut masuk ke daftar komulatif terbuka, dan pihaknya terus memohon dukungannya.

Ketua Tim Kunker Baleg H Ibnu Multhazan mengatakan untuk program sosialisasi ini pihaknya membentuk 6 tim sosialisasi prolegnas.

“Sasaran kunjungan ke perguruan tinggi untuk Mendekatkan baleg dan programnya dengan akademisi, guna memperkuat draft UU. RUU harus tersosialisasi sejak awal. Ada banyak manfaat untuk akademisi mahasiswa, dan masyarakat, terutama untuk proses pertama pembentukan UU,” papar dia.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here