Nelayan Aceh Ditangkap Thailand dalam Kondisi Sehat, 3 Orang Masih di Bawah Umur

Kepala Dinas Sosial Aceh, Alhudri. Foto: Eko Deni Saputra/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Banda Aceh – Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia menyebutkan, terdapat 33 nelayan yang ditahan otoritas negara Thailand pada 21 Januari 2020 dan dalam keadaan sehat. Dari jumlah tersebut, tiga orang diantaranya masih di bawah umur.

“Dari total 33 nelayan yang ditangkap, 30 orang di antaranya saat ini berada di penjara Phang Nga. Sementara itu, tiga orang lainnya (di bawah umur) berada pada rumah penitipan di Phuket,” ujar Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Aceh, Alhudri, saat membacakan surat dari Kemenlu di ruang kerjanya, Banda Aceh, Senin (24/2).

Adapun nelayan yang saat ini ditahan Thailand berasal dari Kabupaten Aceh Timur sebanyal 28 orang, Aceh Utara satu orang, Aceh Tamiang satu orang, Pidie Jaya satu orang dan asal Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, satu orang.

Alhudri melaporkan, kondisi ke-33 nelayan tersebut dikabarkan dalam keadaan sehat. Mereka juga ditahan di penjara yang relatif baru dengan kondisi lingkungan yang bersih.

Informasi perkembangan penaganan tersebut disampaikan Kemenlu kepada pihak Pemerintah Aceh merujuk surat dari Pelaksana Tugas Gubernur Aceh yang disampaikan pada 31 Januari 2020. Dan surat itu baru dibalas pada tanggal 7 Februari 2020 dengan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler perlindungan WNI dan BHI, Kemenlu, Judha Nugraha.

“Dalam laporan Kemenlu, tuduhan yang disangkakan kepada para nelayan Aceh yaitu kasus pencurian ikan di perairan Thailand. Namun, kasus tersebut dikategorikan ringan jika dibandingkan dengan tuduhan lainnya dalam hukum positif Thailand,” kata Alhudri kepada awak media.

Saat ini, kata Alhduri, pihaknya terus memantau perkembangan kasus ini melalui Kemenlu dan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Thailand. Dia membantah atas pernyataan segelintir pihak yang menyatakan pihaknya tinggal diam terkait kasus ini.

“Kita tidak boleh langsung terus karena ini wewenang Pemerintah Pusat. Ini saya ada kirim Whatsaap ke Pak Dirjen Perlindungan WNI di Kemenlu pada tanggal 21 Februari menanyakan perkembangan kasus ini. Artinya kami tidak diam, kalau kasusnya antar provinsi saya jemput ke sana, tapi ini beda, berhubungan antar negara,” kata dia. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here