DPRD Bali Sorot Pelayanan Kesehatan di Kepulauan Nusa Penida

Ketua Fraksi Gerindra DPRD provinsi Bali I Ketut Juliarta. Foto: Hari Santosa/Indonesiainside.id

Indoensiainside.id, Denpasar – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Bali I Ketut Juliarta menyoroti pelayanan kesehatan yang belum memadai bagi masyarakat di kepulauan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung. Hal ini khususnya ketika masyarakat mengalami kasus gawat darurat di malam hari.

“Masyarakat di Kepulauan Nusa Penida belum mendapat pelayanan kesehatan yang memadai terutama untuk kasus kegawatdaruratan malam hari,” kata dia di gedung DPRD Provinsi Bali. Dan hal ini baik dalam wilayah kepulauan menuju Faskes Puskesmas maupun dalam rangka rujukan ke Faskes Rumah sakit di Bali daratan.

Dengan belum memadainya pelayanan kesehatan di Nusa Penida itu, Wakil Rakyat dari Daerah Pemiihan Kabupaten Klungkung ini pun mempertanyakan norma tentang penyelenggaraan kesehatan berdasarkan prinsip “Satu Pulau”, “Satu Pola” dan “Satu Tata Kelola”. Yaitu prinsip yang tertuang pada pasal 3 Ranperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan yang diajukan gubernur Bali I Wayan Koster ke DPRD Bali beberapa pekan lalu.

Selanjutnya, dalam Ranperda itu juga terdapat rumusan norma terkait pengembangan jenis pelayanan kesehatan berupa penyediaan ambulance gratis. Ia ingin memastikan, dengan prinsip Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola, apakah masyarakat di kepulauan Nusa Penida bisa mendapat pelayanan kesehatan seperti di Bali daratan.

“Dalam Ranperda itu dijelaskan mengenai pengertian Satu Pulau, Satu Pola dan Satu Tata Kelola. Satu Tata Kelola adalah penyelengggaraan pelayanan kesehatan mengacu kepada tata kelola Korporasi (Corpotare Government) dan Tata Kelola Klinis (Clinical Gevernment) yang baik. Dalam konteks itu bagaimana penerapan prinsip ‘Satu Pulau’ sehubungan dengan kasus-kasus kesehatan di kepulauan Nusa Penida, terutama terkait dengan penyediaan sarana dan Prasarana Faskes,” kata Juliarta.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here