Indonesiainside.id, Jayapura – Kejaksaan Negeri Jayapura mencatat lebih dari 40 terpidana kasus korupsi di wilayahnya masih berkeliaran bebas meski putusan hukum atas perkara mereka telah berkekuatan tetap.
Kajari Jayapura, N. Rahmat menegaskan 40 lebih terpidana telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejari Jayapura.
Satu DPO di antaranya merupakan terpidana tindak pidana umum. “90 persen DPO adalah terpidana pidana khusus, pidana umum hanya satu orang,” kata Rahmat kepada wartawan, Kamis (12/3).
Rahmat memaparkan, 40 terpidana yang belum menjalani hukuman didominasi swasta atau pihak yang melaksanakan pekerjaan, sebagian kecil lainnya merupakan Apartur Sipil Negara (ASN). Rata-rata mereka divonis hukuman 4 tahun, 3 tahun hingga 1 tahun.
“Ada beberapa ASN, namun lebih didominiasi swasta atau orang yang melaksanakan pekerjaan,”urai dia.
Menurutnya, eksekusi terhadap puluhan terpidana ini akan menjadi prioritas kerja Kejari Jayapura. Pihaknya pun akan memetakan para terpidana korupsi yang akan didahulukan untuk dieksekusi.
“Kami petakan, kami mapping prioritas mana yang akan kami dahulukan karena informasi yang kami dapatkan dari berbagai sumber para DPO ini ada yang berada di Kota Jayapura, di daerah lain, bahkan ada yang berada di provinsi lain,” kata Rahmat.
Kejari Jayapura tengah berupaya melakukan pendekatan terhadap para terpidana untuk menyerahkan diri. Sementara upaya paksa akan dilakukan Kejari Jayapura jika terpidana tidak kooperatif dalam pelaksanaan eksekusi ini. “Kami akan utamakan langkah persuasif dengan mengimbau yang bersangkutan (terpidana) agar menyerahkan diri, apabila nanti tidak kooperatif dan tidak mematuhi imbauan tentu akan kami tindak,” tegasnya. (PS)
