Anggota DPR Aceh Kritik Aturan Pemberlakuan Jam Malam

Ilustrasi: Salah satu akses jalan di Kota Banda Aceh diblokir oleh warga setempat. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Banda Aceh – Aturan pemberlakuan jam malam di Provinsi Aceh mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Teuku Irwan Djohan. Irwan mengaku jika dirinya tidak setuju dengan kebijakan tersebut, atau penghentian aktifitas pada pukul 20.30-05.30 WIB yang diketahui bertujuan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona (Covid-19).

“Peraturan jam malam untuk mencegah meluasnya Covid-19, apalagi sampai 2 bulan, tidak perlu dilakukan di Aceh saat ini. Lebih tepat yang harus dilakukan pengawasan secara tetap. Apabila pemerintah berani mengambil kebijakan untuk menutup semua jalur masuk ke Aceh, baik dari udara, laut dan darat, serta melakukan karantina Orang Dalam Pemantauan (ODP) secara ketat, maka tidak perlu jam malam,” ujar Irwan di Banda Aceh, Kamis (2/4).

Menurut Irwan, jika Aceh menerapkan jam malam, meliburkan sekolah, menutup usaha masyarakat dan melarang keramaian, tapi masih membuka bandara, pelabuhan dan terminal, maka semua kebijakan itu tidak akan mengakhiri penularan virus corona.

“Seandainya kita asumsikan bahwa semua orang yang ada di Aceh ini negatif dari Covid-19, tapi kemudian masuk orang yang sudah terinfeksi Covid-19, maka penularan akan terus terjadi. Namun faktanya, hingga saat ini sudah ada 5 pasien positif Covid-19 di Aceh. Kemudian ada puluhan Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta ratusan Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang tersebar di 23 kabupaten kota. Jadi yang harus dilakukan saat ini adalah menutup jalur agar tidak ada lagi orang yang membawa Covid-19 ke Aceh,” katanya..

Selain itu, kata Irwan, pemberlakuan jam malam tersebut akan berdampak pada merosotnya perekonomian masyarakat. Kemudian, tidak semua ODP di Aceh adalah orang yang mampu secara ekonomi. Banyak di antaranya rakyat kecil yang mangantongi penghasilannya sebagai pekerja lepas atau harian.

“Bagaimana mungkin mereka yang pekerja harian ini diimbau untuk berdiam diri di rumah selama 14 hari? Mau makan apa dia dan keluarganya?,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut Irwan, sudah seharusnya pemerintah menanggung kebutuhan para ODP, baik makanan, vitamin, dan sebagainya. Caranya, para ODP ini harus dikarantina di satu tempat fasilitas militer yang sudah terjamin keamanannya. Apalagi fasilitas militer telah memiliki sarana yang lengkap, seperti kamar tidur, kamar mandi, perabotan, sarana olahraga dan taman.

Seperti diketahui, aturan tersebut juga ramai diperbincangkan masyarakat Aceh di berbagai platform media sosial. Pasalnya, aturan jam malam yang diterbitkan oleh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh itu tidak jelas maksud dan tujuannya terkait penanganan virus corona, khususnya di Aceh.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Aceh per tanggal 1 April 2020 pukul 15.00 WIB, jumlah ODP telah mencapai 893 orang, PDP 45 orang, positif 5 orang, dan yang meninggal dunia akibat wabah Covid-19 ini satu orang. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here