16 TKI Ilegal dari Malaysia Ditetapkan jadi ODP Covid-19

Agen yang memberangkatkan TKI ilegal. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Pekanbaru – Direktorat Polairud Polda Riau berhasil menggagalkan masuknya kapal pompong bermuatan belasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Malaysia di perairan Dumai. Ada 16 TKI tanpa dokumen resmi, serta 3 orang Anak Buah Kapal (ABK) yang berhasil diamankan dalam pengungkapan tersebut. Belasan TKI ilegal itu menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP) covid-19.

Direktur Polairud Polda Riau, Kombes Pol Badarudin, mengatakan, terhadap 16 TKI tersebut, pihaknya tidak melakukan penahanan. Pihaknya bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap TKI tersebut, karena dikhawatirkan sudah terinfeksi virus corona atau covid-19. Mengingat, Malaysia merupakan daerah dengan jumlah kasus covid-19 yang cukup tinggi.

Badarudin mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan sementara, tidak ada TKI yang terindikasi terinfeksi covid-19. Meskipun demikian, para TKI tersebut tetap diberi kartu kuning sebagai tanda bahwa mereka masuk dalam daftar ODP.

“Terhadap 16 TKI ini, kita lakukan pemeriksaan. Kita berkoordinasi dengan pemda serta Polres Dumai. Mereka sudah diperiksa kesehatannya dan dilengkapi dengan kartu kartu kuning dan juga sudah ditetapkan sebagai ODP,” ungkap Badarudin, Jumat (3/4).

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan, belasan TKI ilegal tersebut kemudian dipulangkan ke daerah masing-masing. Badarudin mengatakan, seluruhnya merupakan warga Sumatera Utara. “Ada yang dari Kabupaten Langkat, ada dari Rantau Parapat, semuanya warga Sumatera Utara,” terangnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, agen yang memberangkatkan para TKI tersebut ke Malaysia juga telah diringkus oleh aparat kepolisian. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para TKI tersebut membayar uang sebesar Rp4 juta per orang kepada agen tersebut. Selain agen, tiga orang ABK yang membawa belasan TKI tersebut juga diamankan untuk menjalani proses hukum.

“Tindak pidana yang kita terapkan kepada para tersangka adalah UU RI nomor 6 tahun 2011 rentang keimigrasian dengan ancaman 15 tahun penjara. Kita juga akan mengkaji lagi, untuk dikaitkan dengan UU karantina. Kalau memenuhi unsur akan kita terapkan juga UU tentang karantina,” tutupnya. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here