Indonesiainside.id, Kulon Progo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyiapkan anggaran percepatan penanganan COVID-19 di wilayah ini sebesar Rp25,8 miliar. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo Triyono mengatakan, anggaran ini diambil dari pemangkasan perjalan dinas hingga pembatalan renovasi kantor kecamatan dan masjid.
“Awalnya, anggaran penanganan COVID-19 ini sebesar Rp21 miliar, tetapi setelah dilakukan peninjauan kembali APBD 2020 dan potensi proyek tidak bisa dikerjakan menjadi Rp25,8 miliar,” kata Triyono di Kulon Progo, Minggu (5/4).
Adapun sumber-sumber anggaran penanganan COVID-19, yakni dana perjalan dinas sebesar Rp20 miliar dipangkas 25 persen, sehingga mendapat Rp4,9 miliar. Kemudian, biaya rehabilitasi kantor kecamatan sebesar Rp1,6 miliar, rehabilitasi interior kantor Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Rp141 juta, pembatalan pembangunan Jembatan Sanden Rp286 juta.
Selain itu pembatalan pembangunan Ipal komunal Rp144 juta, pembatalan peningkatan jaringan irigasi Bendo-Klepu Rp1 miliar, dan pembatalan pembangunan taman di sebelah perlintasan kereta api sisi barat Rp207 juta, serta anggaran untuk program CPNS Rp1,3 miliar.
Selanjutnya, anggaran penangan COVID-19 berasal dari penundaan renovasi Masjid Agung sebesar Rp5 miliar, dan pembatalan pengadaan tanah pengembangan Kota Wates baru Rp10 miliar. Jadi total anggaran untuk penangan COVID-19 di Kulon Progo sebesar Rp25,8 miliar.
“Anggaran ini bisa bertambah, tergantung perkembangan kondisi penyebaran dan upaya pencegahan COVID-19. Pemkab juga sudah menyiapkan pos-pos anggaran lain bila dibutuhkan, seperti menunda pengadaan tanah pengembangan Kota Wates baru,” katanya.
Triyono mengatakan anggaran Rp25,8 miliar tersebut rencananya dialokasikan untuk RSUD Wates dan RSUD Nyi Ageng Serang untuk mengadaan alat pelindung diri (APD) Rp4,5 miliar, penambahan nutrisi petugas medis, dan pengadaan ruang isolasi Rp2,2 miliar. Kemudian sarana dan prasrana di ruang isolasi Rp358 juta, dan asrama tenaga medis Rp650 juta. Total anggaran untuk RSUD Wates sebesar Rp8,1 miliar dan RSUD Nyi Ageng Serang Rp4,5 miliar. Kemudian Dinas Kesehatan untuk puskesmas untuk pengadaan APD, masker dan disinfektan Rp526 juta.
“Kami minta rumah sakit untuk membuat laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Total anggaran untuk RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang dan Dinas Kesehatan sebesar Rp13,1 miliar. Sisa anggaran penanganan COVID-19 sebesar Rp12,5 miliar ini untuk cadangan,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kulon Progo Ponimin Budi Hartono mengharapkan RSUD Wates, RSUD Nyi Ageng Serang dan Dinas Kesehatan segera mencairkan anggaran untuk kebutuhan yang bersifat mendesak dan sangat penting, seperti APD, penambahan nutrisi tenaga medis dan lainnya.
Ponimin hanya berpesan supaya segala sesuatu pengeluarkan dibukukan secara administrasi dan tertulis supaya dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Jangan sampai menjadi persoalan hukum dikemudian hari, baik diinternal dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Kami minta pengadaan kebutuhan peralatan medis dipercepat, supaya tidak ada keluhan dari tenaga medis dan masyarakat,” katanya. (MSH/ANT)
