Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Hukum DPR meminta Dirjen Pemasyarakatan menyelidiki kerusuhan di Lapas Klas II B Sorong, Papua Barat pada Rabu (22/4). Dia menyebutkan bahwa peristiwa seperti seharusnya tidak terjadi.
“Perlu dilakukan penyidikan atas apa yang terjadi di sana. Adanya pembakaran fasilitas umum dalam lapas tentunya harus dipertanggungjawabkan,” kata anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi, di Jakarta, Kamis (23/4).
Dia membenarkan jika kecemburan terhadap program asimilasi oleh Kementerian Hukum dan HAM menjadi penyebab kerusuhan tersebut. Namun, penyelidikan tetap diperlukan untuk mengetahui secara pasti penyebab sesungguhnya.
“Tentunya ini harus ada pendalaman, apakah memang ada something wrong dari program tersebut yang menyebabkan adanya reaksi dari penghuni lapas,” tutur dia.
Selain itu, Aboebakar mengaku mendapat informasi ada tarif tertentu untuk mendapatkan proses asimilasi. Hal itu bisa saja menjadi salah satu faktor penyebab kerusuhan. Kecemburuan napi yang tak mampu membayar tak bisa dibendung.
“Tentunya Dirjen Pemasyarakatan perlu turun tangan untuk melakukan audit, agar situasi serupa tidak terjadi di tempat lain,” ucap Aboebakar.
Aboebakar mengklaim Fraksi PKS di DPR RI telah mengusulkan pengadaan Komisi Pengawasan Pemasyarakatan. Salah satu fungsi komisi itu yakni menjamin pemenuhan hal-hal warga binaan warga dapat mencegah kejadian seperti itu.
“Kemudian jika ada persoalan seperti ini, komisi independen tersebut yang akan melakukan audit atau pemeriksaan ke dalam lapas,” tutur Aboebakar.
Sebelumnya, ratusan warga binaan lapas Sorong, Papua Barat rusuh meminta dibebaskan dengan alasan kemanusiaan. Mereka tersebut membakar kasur dan berusaha menjebol tembok demi membebaskan diri, namin aksi itu berhasil digagalkan aparat TNI dan Polri. Saat ini, situasi di Lapas tersebut sudah aman. (Aza)
