Indonesiainside.id, Bogor – Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menegaskan pelaksanaan tes swab yang dilakukan untuk penumpang dan petugas kereta commuter line (KRL) di Stasiun Bogor memiliki sasaran untuk memetakan risiko potensi penularan Covid-19 pada moda transportasi.
“Pemerintah Kota Bogor dibantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) telah melakukan tes swab untuk 350 orang yakni penumpang dan petugas KRL. Tes swab dilakukan di Stasiun Bogor, Senin pagi,” kata Dedie A Rachim, di Kota Bogor, Senin (4/5).
Menurut Dedie, dari tes swab ini, sasarannya untuk memetakan potensi risiko penularan COVID-19 di moda transportasi KRL. “Apakah potensinya tinggi atau rendah. Kita harapkan setelah diterapkan PSBB, potensinya semakin rendah,” ujarnya.
Setelah diterapkan PSBB, kata dia, diharapkan kesadaran masyarakat semakin tinggi, untuk menggunakan masker dan menjaga jarak fisik, sehingga risiko tertular dapat ditekan. “Kalau tes swab ini berhasil, maka akan menjadi dasar pada pengambilan kebijakan untuk mengukur tingkat risiko penyebaran Covid-19 di Jabotabek,” ungkapnya.
Dedie menerangkan, kepala daerah di lima wilayah, yakni Kabupaten dan Kota Bogor, Depok, dan Kabupaten serta Kota Bekasi (Bodebek) sudah melakukan rapat koordinasi, Ahad (26/4). Dedie menambahkan, lima kepala daerah dari Bodebek juga mengusulkan, agar penerapan PSBB diperpanjang selama 14 hari berikutnya di wilayah masing-masing.
“Salah satu point rekomendasinya, meminta operasional KRL dibatasi dan aturan menjaga jarak fisik benar-benar ditegakkan. Sasarannya untuk terus menekan penyebaran Covid-19,” ucapnya.
Lima kepala daerah di Bodebek, kata dia, juga sepakat perlu adanya satu kesatuan kebijakan dan langkah, antara pusat dan daerah, pada penerapan PSBB. Menurutnya, lima kepala daerah di Bodebek, hari ini telah berkirim surat kepada Menteri Kesehatan melalui gubernur Jabar.
“Ada delapan sektor yang dikecualikan, tapi masih saja ada celah-celah yang dimanfaatkan oleh pelaku industri di luar delapan sektor yang dikecualikan, untuk tetap beraktivitas. Kita harapkan besok besok atau lusa sudah ada jawaban dari pemerintah pusat,” katanya.
“Jabodetabek itu satu kesatuan yang saling terintegrasi satu sama lain, sehingga pada penanganan Covid-19 harus bersama-sama, menerapkan kebijakan dan langkah yang sama,” ungkapnya. (ASF/ANT)
