Anggaran Disdik Dayah Dipangkas, Mantan Panglima GAM: Kebijakan Sangat Fatal

Muzakir Manaf alias Mualem. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Banda Aceh – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA), Muzakir Manaf alias Mualem mengkritik sikap pemerintah provinsi (Pemprov) Aceh terkait pemangkasan anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) Dayah sebesar Rp205 Miliar untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, kebijakan itu sangat fatal.

“Seharusnya Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran lain untuk penanganan Covid-19, bukan milik dayah. Apalagi, kita tahu kondisi lembaga pendidikan di Aceh minim mendapat perhatian,” ujar Mualem dalam keterangan tertulis kepada Indonesiainside.id, Selasa (4/5)

Ketua Umum Partai Aceh itu menjelaskan, Disdik Dayah terbentuk berdasarkan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Finlandia. Tupoksi dinas ini untuk menjalankan roda pendidikan agama Islam.

Mualem menilai seyogianya Pemerintah Aceh bersikap bijak dan adil dalam memotong setiap anggaran untuk penanganan covid-19. Menurut Mualem, anggaran untuk penanganan pandemi corona di Aceh bisa dialokasikan dari tempat lain.

“Kita khawatir nanti dana yang dialihkan untuk Covid-19 tidak tepat sasaran. Belum lagi nanti terjadinya mark up sehingga disalahgunakan, apalagi anggaran yang bersumber dari pendidikan dayah. Jangan bikin masyarakat Aceh murka terhadap Pemerintah Aceh,” tegas mantan Panglima GAM itu.

Oleh karena itu, ia meminta agar semua dana yang telah dialokasikan tersebut segera dikembalikan ke Disdk Dayah. Pasalnya, hal tersebut merupakan hasil perjuangan masyarakat Aceh melalui otonomi khusus (Otsus).(PS)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here