Hindari Pemahaman Setengah-setengah, Sosialisasi Covid-19 Digencarkan Termasuk Anggarannya

Wabup Suiasa saat sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pandemi Covid-19 di Kabupaten Badung bertempat di Kantor Camat Mengwi. Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Badung– Pemahaman soal covid-19 termasuk dengan kebijakan pemerintah masih belum banyak yang tahu. Untuk menghindari pemahaman yang setengah-setengah, maka sosialisasi kini makin digencarkan.

Sosialisasi digelar di sejumlah tempat di Badung, seperti di Mengwi yang digelar pada Sabtu ( 9/5). Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa mengatakan sosialisasi tentang kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pandemi Covid-19 di Kabupaten Badung terus dilakukan.

“Kami mengajak perbekel dan lurah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat jangan pernah lelah untuk mensosialisasikan kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat, sehingga mereka tidak memiliki pemahaman yang setengah-setengah,” paparnya.

Kata dia jangan sampai warga tidak mengetahui sama sekali tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait pasca pademi Covid-19 ini.

Pada kesempatan Wabup Suiasa menyampaikan kebijakan-kebijakan Pemerintah Kabupaten Badung terkait pandemi Covid-19 saat ini, di antaranya penggratisan biaya PDAM, pemberian sembako untuk masyarakat paling terdampak (keluarga kurang mampu/KPM), insentif untuk masyarakat Badung yang di PHK/dirumahkan.

“Selanjutnya menyiapkan rumah singgah untuk PMI/ABK dan tenaga kesehatan, pembiayaan BPJS, pengadaan masker untuk masyarakat Badung serta pengadaan APD dan insentif kepada tenaga medis,” urainya.

Untuk pemberian insentif untuk masyarakat Badung yang di PHK/dirumahkan, Wabup menjelaskan saat ini Kabupaten Badung sedang melakukan pendataan yang dilaksanakan secara online melalui http://l.badungkab.go.id/pekerja-terdampak.Selanjutnya akan dilakukan sinkronisasi-sinkronisasi dengan data pusat dan kebijakan dari Provinsi Bali tentang penerima kartu pra kerja sehingga tidak terjadi penerima ganda.

“Total dana yang dianggarkan untuk insentif sebesar Rp 15 Miliar dengan besaran bantuan sosial Rp 600.000 per bulan yang diberikan maksimal selama 3 (tiga) bulan,” jelasnya.

Sedangkan bantuan untuk pekerja informal, Pemkab Badung per tanggal 4 mei 2020 telah mengajukan calon penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada Kemensos sebanyak 16.628 orang. Yang terdiri dari 7.783 penduduk yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) , 8.845 penduduk usulan non-DTKS (pekerja seni, pekerja informal desa, UMKM dan pekerja informal obyek wisata), selanjutnya data yang diajukan ini akan diverifikasi oleh Kemsos. (PS)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here