Indonesiainside.id, Makassar – Kebijakan pemerintah pusat dengan memberikan kelonggaran pada transportasi dan memberikan kesempatan untuk mudik, dinilai telah merusak skenario yang sudah dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Hal itu diungkapkan oleh, Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, saat tampil sebagai panelis pada seminar online yang dilaksanakan oleh Fakultas Komunikasi Unpad, Selasa (19/5).
Kegiatan seminar ini, diikuti oleh dosen dan rektor Universitas Padjajaran, Wakil Ketua DPR RI, RI, Rahmat Gobel dan Gubernur DKI Jakarta Anoes Baswedan. Dalam seminar itu, Nurdin mengatakan, penyelesaian pandemi covid harus dilakukan secara bersama-sama. Bersinergi antara provinsi yang satu dengan yang lainnya. “Sebab bukan anggaran besar yang akan menyelesaikan virus ini, tetapi komitmen bersama,” katanya.
Kata dia, awal pandemi di Sulsel itu karena adanya klaster umroh dan klaster Bogor. Tetapi semua bisa dijalani. Sebab pada saat itu, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan larangan mudik dan pembatasan sosial serta penutupan transportasi. Tetapi setelah pemerintah melonggarkan, apa yang terjadi, TKI dari Malaysia pulang kampung melalui pintu pelabuhan kota Parepare.
“Nah, ini mengganggu skenario yang kita telah bangun bersama di daerah. Seperti juga pemerintah Jatim yang memulangkan semua santri. Awalnya tes di bandara, para santri tidak ada masalah, tetapi setelah itu dinyatakan positif saat mereka tiba di kampung hasilnya positif,” katanya lagi.
Tentu dengan kondisi itu, pemerintah provinsi memikirkan bagaimana menangani kasus positif para santri dengan melakukan karantina di hotel Makassar. Langkah itu dilakukan, kata Nurdin sebab Sulsel merupakan lumbung pangan nasional sehingga harus memperhatikan kondisi kesehatan di 24 daerah.
Seharusnya kata Nurdin, semua provinsi harus komitmen, harua berkolaborasi memutus rantai penyebaran Covid-19. Sebab kalau hanya pemerintah daerah perhatikan daerahnya sendiri itu sulit. “Maunya saya kalau ada warga kami di provinsi lain, isolasi saja dulu disana jangan dj pulangkan. Seperti yang kami lakukan di Sulsel,” jelasnya lagi.
Gubernur yang akrab di sapa Prof ini, kembali menegaskan kalau kebijakan pemerintah pusat seperti ini, sangag sulit untuk memutus penyebaran Covid-19 sebab menganggu tatanan yang telah kita buat di daerah.
Sementara Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjajaran (Unpad), Dadang Rahmat menilai, masalah yang terjadi selama pandemo Covid ini, komunikasi yang muncul diawal itu, yang disampaikan pemerintah pusat, belum tentu bisa dipahami masyarakat.
“Contoh, pemerintah menyampaikan warga tidak boleh panik. Tetapi apa yang dilakukan pemerintah agar warga tidak panik. Sampai saat ini berbagai kebijakan hang dikeluarkan pemerintah sudah ada, tapi masyarakat ada yang pura-pura tidak tahu,” katanya.
Dia mengatakan, antara masyarakat dan pemerintah belum seirama lalu, kata dia bagaimana mau berpikir “Normal Life” jika mengurus virus saja belum optimal. ” literasi warga terhadap masalah ini belum optimal. Masyarakat masih menganggap memenuhi kebutuhannya lebih kuat,” katanya.
Sehingga dia menyarankan pemerintah perlu membangun Jaringan Pengaman Komunikasi (JPK) agar komunikasi dengan baik bisa terjalin antara pemimpin di pusat, daerah dan masyarakat. Dengan jaringan ini, semua harus satu komando.(PS)
