Indonesiainside.id, Bandarlampung – Adaptasi kebiasaan baru atau new normal memang memunculkan banyak keunikan di tengah masyarakat. Meski begitu, kebiasan-kebiasaan baru itu harus dijalanjkan dengan dalih untuk menaati protokol kesehatan agar terhindar dari Covid-19.
Salah satunya, jamuan makanan saat resepsi atau pesta pernikahan. Pemerintah Kota Bandarlampung, mengimbau kepada warga yang melaksanakan pesta pernikahan di masa pandemi Covid-19 ini agar tidak memakai prasmanan dalam menjamu tamu.
“Terkait hal tersebut sudah kita tetapkan saat warga memohon surat rekomendasi acara ke Pemkot Bandarlampung, yakni saat menjamu tamu prasmanan diganti dengan nasi kotak,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandarlampung, Ahmad Nurizki, di Bandarlampung, Ahad (9/8).
Apabila harus menggunakan prasmanan, panitia wajib mengambilkan makanan yang tersedia untuk para undangan sehingga tamu tidak mengambil makanannya sendiri. Dia mengatakan, semua itu dilakukan dalam upaya mencegah penyebaran Covid-19 di Kota Bandarlampung.
Selain itu, setiap warga yang ingin mengadakan acara juga diminta agar membatasi tamu undangan dan wajib pakai masker. “Kita batasi juga 50 orang tamu dan bila acaranya di gedung maksimal setengah dari kapasitas tempat itu dengan maksimal waktu berkunjung hanya 15 menit dan waktu kegiatan juga paling lama tiga jam,” ujarnya.
Dia menyebutkan, pihak penyelenggara acara juga harus menyediakan perlengkapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan dan pengukur suhu tubuh tembak (thermo gun). “Kemudian juga mereka harus mengatur jarak tempat duduk tamu dan sesi foto 1,5 hingga 2 meter,”katanya.
Lanjut usia, anak-anak, dan ibu hamil, dilarang hadir dalam pesta pernikahan. Sedangkan tamu atau keluarga yang berasal dari luar kota harus melampirkan hasil tes cepat (rapid test) atau tes usap (swab test). Kemudian juga tidak diperkenankan bersalaman usai acara serta tidak boleh ada live music‘ atau organ tunggal.
Terkait sanksi jika ada yang melanggar, lanjut dia, sesuai Peraturan Wali Kota (Perwali) Bandarlampung Nomor 18 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan Covid-19 melalui protokol kesehatan menyatakan berupa sanksi administratif dan daya paksa polisional.
“Sanksi administratif yang kita lakukan seperti teguran lisan dan tertulis, penghentian sementara dan tetap kegiatan hingga pencabutan sementara dan tetap izin acara,” katanya.
Sedangkan sanksi daya paksa yang diterapkan pemkot yakni membersihkan dan menyapu jalan dengan memungut sampah, menyanyikan lagu nasional, melakukan push-up dan mengucapkan janji agar tidak akan melanggar protokol kesehatan kembali, demikian Ahmad Nurizki. (Aza/Ant)
