Pemprov Kalteng Berlakukan Sanksi Untuk Warga Melanggar

Polisi bubarkan perayaan kelulusan SMA. Foto: antara

Indonesiainside.id, Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengenakan sanksi kepada warga yang terbukti melanggar protokol kesehatan untuk mencegah penularan virus corona penyebab Covid-19.

Menurut siaran pers pemerintah provinsi yang diterima di Palangka Raya, Minggu, ketentuan mengenai sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan tertuang dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Menurut peraturan gubernur tersebut, orang yang melanggar protokol kesehatan perorangan yang mencakup 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan) bisa dikenai sanksi berupa kerja sosial dan/atau denda paling banyak Rp250 ribu.

Kerja sosial yang dimaksud dalam ketentuan itu antara lain menyapu jalan umum paling sedikit dua jam dan paling lama selama satu minggu setiap hari untuk pelanggaran yang berulang, menjadi relawan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 selama tiga hari, dan/atau membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama satu hari.

Orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan, menurut ketentuan, dikenai sanksi berupa teguran tertulis tiga kali.

Selain itu, otoritas terkait akan merekomendasikan pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta, serta rekomendasi hukuman disiplin untuk kepala sekolah atau penanggung jawab institusi pendidikan yang terbukti melakukan pelanggaran.

Pelanggaran protokol kesehatan di rumah ibadah juga dikenai sanksi berupa teguran tertulis tiga kali atau rekomendasi penutupan sementara tempat ibadah.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here