PBHI  Desak Polda Sulsel Hentikan Kriminalisasi Nelayan Kodingareng

indonesiainside.id, Makassar–Lembaga Bantuan Hukum (LBH) kota Makassar dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulsel, mendesak aparat kepolisian dari Polda menghentikan kriminalisasi terhadap nelayan di Pulau Kodingareng Lompo, Kecamatan Sangkarrang. 

Kedua organisasi bantuan hukum ini juga mendesak Komnas HAM dan Polda Sulsel, untuk membebaskan dua nelayan Kodingareng yang saat ini masih ditahan oleh Polairud Polda Sulsel, yakni, Mansur alias Manre dan Saharuddin. 

Ketua PBHI Sulsel, Abdul Azis SH mengatakan,  kedatangan Komnas HAM di Makassar menunjukan ada banyak praktek pelanggaran HAM dalam mega proyek Makassar New Port dan tambang pasir laut yang dikerjakan oleh PT Royal Boskalis (perusahaan asing). 

“Dari perspektif kami, ada tiga pelanggaran HAM yang dilakukan PT Boskalis bersama mitra bisnisnya di Sulsel. Pertama pelanggaran terhadap Hak informasi dan partisipasi masyarakat. Kedua pelanggaran atas hak lingkungan hidup yang baik dan sehat masyarakat. Ketiga hak atas mata pencaharian dan mendapatkan penghidupan bagi nelayan, ” ungkap Aziz dalam keterangannya, Jumat (28/8). 

Aziz menuturkan,  pelanggaran HAM bagi masyarakat Pulau Kodingareng semakin bertambah dengan adanya kriminalisasi nelayan. Sebab, Polairud Polda Sulse tidak seharusnya menangkap para nelayan, apalagi dengan alasan laporan perusahaan. Karena selama ini, kata Aziz nelayan  yang menjadi korban dari proyek tersebut. 

“Bayangkan berapa kerugian nelayan selama wilayah tangkapnya dirusak oleh PT Boskalis. Berapa hutang perempuan di Pulau Kodingareng karena tidak adanya hasil tangkapan Suaminya. Sementara PT Boskalis mendapat banyak keuntungan dari proyek ini, lalu mereka melaporkan nelayan karena alasan sehingga polisi menangkapi para nelayan. Ini pelanggaran HAM berat,” terangnya. 

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here