Ingat! ASN dan Honorer Terlibat Politik Praktis Bisa Dipecat

Ilustrasi ASN. Foto: Antara

Indonesiainside.id, Kepulauan Meranti – Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga honorer di seluruh instansi di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, terus diingatkan agar tidak berpolitik praktis di masa kampanye calon bupati dan wakil bupati sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Bakharudin di Selatpanjang, Senin (5/10), menegaskan aturan tersebut sudah dikeluarkan melalui surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) RI.

“Kita sudah mengedarkan surat edaran menyambung surat edaran yang berasal dari Kemenpan RB untuk tidak berpolitik praktis bagi PNS dan tenaga honorer,” katanya.

Meski begitu, pihaknya masih memberikan toleransi bagi tenaga honorer yang sebelumnya ikut berpartisipasi kepada pasangan calon dalam kontestasi pilkada tahun 2020. Namun dia menyarankan tidak ada lagi honorer yang terlibat sejak dimulainya masa kampanye pilkada ini.

“Kalau yang berlalu (ikut berpartisipasi) iya sudah kita minimalkan. Tapi jika terbukti dan ada laporan yang berpolitik, mau tidak mau akan segera kita tindak tegas dan diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas dia.

Ia menuturkan nantinya yang berwenang mengawasi dan memantau ASN dan tenaga honorer adalah Bawaslu. Mereka akan melaporkan langsung ke BKD atau Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Kita akan menerima rekomendasi dari Bawaslu terhadap laporan tersebut. Setelah itu kita bahas apa saja tindakan dan hukuman terhadap mereka,” ujar Bakharudin.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here