Indonesiainside.id, Denpasar – Polda Bali beserta jajarannya melibatkan petugas keamanan desa adat wilayah Bali atau yang disebut pecalang dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa menolak Undang-Undang Cipta Kerja.
“Pecalang yang punya daerah sini dan menghadapi adik-adik ini secara humanis sebagai bentuk menjaga kearifan lokal. Pecalang menjaga ketertiban juga dan kita diajak untuk menjaga secara humanis agar tidak anarki serta bisa menerapkan ketertiban sosial sesuai ketentuan yang ada,” kata Karo Ops Polda Bali Kombes Pol. Djoko Prihadi saat ditemui di PB Jalan Sudirman, Denpasar, Kamis(22/10).
Ia mengatakan pecalang yang dikerahkan merupakan anggota gabungan, baik yang berada di wilayah Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan sekitarnya.
Dengan bekerja bersama pecalang, sekaligus menjadi cara memberikan tindakan secara humanis. Selain itu, bersama-sama mengajak para pengunjuk rasa untuk tertib dan menjaga Bali ini.
“Karena Bali kalau enggak tertib dan kacau makin lari semua nanti. Terlihat ini investasinya masalah wisata dan perhotelan sehingga banyak yang takut ke sini,” jelasnya.
Ia menjelaskan sejauh ini para pengunjuk rasa masih mematuhi ketentuan yang ada, yakni Undang-Undang mengemukakan pendapat di muka umum. Djoko mengatakan dalam aturan tersebut sudah diatur jelas dan para pengunjuk rasa diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya sesuai batas waktu yang ditentukan.
“Kita imbau mereka menjelang malam karena ketentuannya sampai jam 18.00 wita. Sebagai mahasiswa dan aliansi ‘Bali Tidak Diam’ harus ikuti ketentuan itu, kalau protes UU bisa disampaikan secara tertulis melalui MK,” jelas Djoko.
