Indonesiainside.id, Mamuju – Pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) meminta pemerintah adil dalam menyikapi pembajakan partainya oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko bersama para oknum kader yang telah dipecat.
Demokrat Sulbar juga mendesak pemerintah menolak KLB Deli Serdang dan mengakui tetap mengakui kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat yang sah.
“Kami meminta Kementerian Hukum dan HAM agar menolak upaya gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat melalui kongres KLB Demokrat di Deli Serdang,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat, Sukri Umar, di Mamuju, Senin (8/3).
Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat itu mengatakan, Kementerian Hukum dan HAM harus berlaku adil sekaligus melindungi partai yang diganggu kelompok yang ingin merebut kepemimpinan Partai Demokrat secara tidak sah dan inkonstitusional.
Menurut dia, tidak ada pengurus DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat maupun DPC Partai Demokrat di Sulawesi Barat yang mengikuti KLB Deli Serdang, yang memang tidak sah dan telah memilih Jenderal TNI (Purnawirawan) Moeldoko sebagai ketua umum versi KLB Deli Serdang itu.
“Tidak ada yang mewakili Sulawesi Barat hadir pada acara KLB di Deli Serdang, yang ada itu di Provinsi Provinsi Sulawesi Selatan yang juga segera mendapatkan sanksi dari partai,” ujarnya.
Dia mengatakan, seluruh kader Partai Demokrat di Sulawesi Barat kompak dan akan mendukung kepemimpinan AHY sebagai ketua umum DPP Partai Demokrat. “Pengurus legislator kader dan simpatisan Partai Demokrat di Sulawesi Barat telah mendatangi Polda Sulawesi Barat dan Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat sebagai ketegasan sikap menolak KLB di Deli Serdang, dan akan tetap mengawal dan mendukung kepemimpinan AHY,” katanya. (Aza/Ant)
