Indonesiainside.id, Serang, Banten— Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang menerbitkan aplikasi sistem informasi penilaian kinerja atau SIP untuk memantau kinerja aparatur sipil negara (ASN). Aplikasi SIP ini berdampak pada reward dan punishment (sanksi), termasuk berupa pemotongan penghasilan pegawai (TPP).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Serang Ishak Abdul Rauf, usai Rapat Evaluasi Penilaian Kinerja Tahun 2021di Serang, Selasa (9/3) menjelaskan penerbitan aplikasi itu bertujuan untuk menyesuaikan Peraturan Bupati (Perbup) Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan pemerintahannya.
“Jadi di sini rapat pembahasan, kami memerlukan namanya aplikasi untuk mengatur atau mengetahui kinerja ASN. Kalau dulu kami punya sistem SIP kerja, akan tetapi dengan Perbup Nomor 1 tahun 2021 masih kurang, jadi harus ada tambahan,” ujarnya.
Oleh karena itu, lanjut Ishak, pihaknya berkoordinasi dengan diskominfosatik supaya menyesuaikan dengan pedoman yang ada di Perbup Nomor 1 tahun 2021. Sebab, untuk aplikasi terkait teknis TPP itu dibebankan kepada diskominfosatik untuk perangkat daerah yang membuatnya. “Jadi kami di sini kerja sama dengan diskominfosatik, inspektorat, dan bappeda untuk membuat aplikasi, sehingga nanti terekam jelas kehadiran ASN itu berapa per hari dan per bulan mangkirnya, kemudian laporan kinerja harus membuat apa, itu akan kelihatan semua melalui aplikasi,” katanya.
Selain membahas aplikasi, kata Ishak, dalam rapat juga membahas masalah proses sanksi ASN. Menurutnya, tambahan penghasilan pegawai atau TPP itu merupakan penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Serang untuk ASN yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tupoksi dan kompetensi. Akan tetapi, tidak semua ASN mendapatkan TPP penuh karena ada hal yang perlu dilaksanakan terkait yang pertama kinerja.
“Kinerja nilainya 60 persen, kemudian kehadiran maksimal 40 persen. Jadi, apabila ASN bekerja selama satu bulan penuh, itu baru hanya mendapatkan 40 persen dari TPP nya. Nah ketika kinerja dia bagus, buat laporan apa, dia masuk di posisi 60 persen dan bisa dibayarkan sesuai jumlah TPP tersebut,” ujar Ishak.
Ishak mencontohkan, jika kehadirannya kurang, kemudian tidak ikut apel pagi, maka ada poin-poin tertentu akan dikurangi dari TPP tersebut sebagai konsekuensi dari kedisiplinan orang atau ASN tersebut. “Misalkan dia tidak hadir kena sanksi potongan TPP sebesar 0,1 persen, potongan pada waktu apel misalkan. Kemudian dipotong 1,5 persen apabila masuknya satu jam setelah waktu yang ditetapkan jam 8 pagi, misalkan dia datangnya jam 9 itu kena potongan 1,5 persen. Kalau satu hari full tidak masuk kerja di potong 2,5 persen,” ujarnya.
“Misalkan saya dapat TPP Rp15 juta, tetapi kehadiran saya dalam sebulan itu cuma empat hari kerja, otomatis empat di kali sekian persen di potong. Juga ketika laporan bulanan tidak dibuat oleh ASN, itu kena potongan sekian persen. Jadi ada reward ada sanksi TPP, full reward ketika kinerja dengan tupoksi benar, namun jika sebaliknya maka dikurangi,” ucapnya.
Atas dasar tersebut, Ishak mengimbau para ASN di lingkungan Pemkab Serang, dengan adanya TPP agar meningkatkan kedisiplinan dan etos kerja. “Karenanya, kita sudah mendapatkan reward yang layak dibandingkan tahun lalu,” katanya.
Kepala Diskominfosatik Kabupaten Serang Anas Dwi Satya Prasadya menambahkan, terkait Aplikasi SIP Kinerja ada dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, mengembangkan aplikasi yang sudah ada, yang kedua, mereplikasi aplikasi dari daerah lain.
“Untuk mengembangkan aplikasi ini tentunya berpedoman pada Perpres No 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Diskominfo yang merupakan bagian dari tim kerja yang akan dibentuk oleh BKD dengan melibatkan dinas terkait, tentunya akan memberikan support terhadap perubahan pada SIP kerja. Sehingga, pengoperasian aplikasi tersebut dapat lebih optimal dalam pelaksanaanya,” ujar Anas.
Hadir pada rapat tersebut Sekretaris Inspektorat, Epi Priatna dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). (NE/ant)
