Indonesiainside.id, Banten– Pemerintah Provinsi Banten berhasil menekan angka stunting dari 29,6 % pada tahun 2017 menjadi 23,4 % pada tahun 2019. Demikian disampaikan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy terkait penanganan gizi buruk (stunting).
“Adapun untuk peningkatan kapasitas kelembagaan Posyandu untuk konvergensi stunting terdapat sebanyak 32 kegiatan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Serang 3 desa dan Kab Pandeglang 5 desa,” ungkap Wagub saat mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi dalam acara tatap muka dengan keluarga yang memiliki balita stunting di Kantor Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon (Jum’at, 12/3).
Untuk tenaga kesehatan Bidan sendiri sebagai bagian dari upaya menekan stunting, kata Andika, di Provinsi Banten terdapat sebanyak 6.911 Bidan dengan rincian Kota Cilegon 331 orang, Kota Serang 568 orang, Kota Tangerang 949 orang, Kota Tangsel 801 orang dan Kabupaten Lebak 1.201 orang. Berikutnya, Kabupaten Pandeglang 936 orang, Kabupaten Serang 780 orang dan Kabupaten Tangerang 1.345 orang.
Dijelaskan Andika, kunjungan Menko PMK Muhadjir Effendi ke Kota Cilegon secara umum terkait dengan evaluasi dan monitoring pelaksanaan PPKM Mikro. Namun demikian, secara khusus sebagai Menko PMK, dalam kunjungannya juga ingin secara spesifik memonitor penanganan stunting, yang dikhawatirkan kembali naik atau sulit ditekan di masa pandemi Covid-19 ini.
Kunjungan kerja Menko PMK Muhadjir Effendi di Kota Cilegon diawali dengan meninjau lokasi isolasi mandiri di Perumahan Taman Cilegon Indah. Di tempat ini terdapat sebuah UMKM konveksi dinyatakan semua karyawannya yang berjumlah 11 orang positif Covid-19.
Menurut Menko PMK Muhadjir Effendi, isolasi mandiri dalam kerangka PPKM Mikro seperti yang dilakukan UMKM di Cilegon tersebut sudah sangat tepat. “Jadi sekarang itu kita mulai dari lingkup yang kecil, kalau harus isolasi ya lingkup RT, RW. Kalau (lingkup) besar ya malah repot,” katanya.
Muhadjir Effendy juga mengapresiasi angka stunting Provinsi Banten yang berhadil ditekan menjadi 23% pada tahun 2019 lalu. Menurutnya, angka tersebut sudah di bawah angka rata-rata Nasional yang sebesar 26 persen.
“Tadi dilapori Pak Wagub (Wagub Banten Andika Hazrumy) stunting di Banten turun menjadi 23 persen. Itu bagus, di bawah rata-rata Nasional yang sekitar 26 persen,” ungkapnya kepada pers usai bertatap muka dengan keluarga yang memiliki balita stunting di Kantor Kelurahan Masigit, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon.
Dikatakan, kunjungannya ke Kelurahan Masigit tersebut sengaja dilakukan untuk mengetahui bagaimana kelurahan tersebut berhasil menekan angka stunting pada balita. “Jadi rupanya memang di sini kerjasama dan kordinasi dari stakeholder stuntingnya berjalan baik. Kordinasi Puskesmas, perangkat kelurahan sampai bidannya berjalan,” paparnya.
Lebih jauh Muhadjir mengungkapkan, target percepatan penurunan prevalensi stunting atau kekerdilan pada anak di Indonesia yang ditetapkan sebesar 14% pada tahun 2024 mendatang bukanlah sebuah pekerjaan yang ringan. Menurutnya, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menjadi Ketua Pelaksanaan program percepatan tersebut.
Dalam mencapai target penurunan prevalensi stunting tersebut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan berperan sebagai koordinator program di mana Kepala BKKBN akan bertindak sebagai ketua pelaksana. BKKBN yang memiliki infrastruktur organisasi hingga ke tingkat daerah nantinya juga akan dibantu oleh kementerian dan lembaga yang berkaitan.
“Jadi BKKBN memegang kendali pencegahan stunting saat ini. Bukan wilayahnya Kementerian Kesehatan lagi,” katanya. (NE)
