Indonesiainside.id, Jakarta– BNPB menyelenggarakan pertemuan lanjutan untuk membahas persiapan Provinsi Bali menjadi tuan rumah Global Platform for Disaster Risk Reduction 2022 atau GP2022. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (25/8) diikuti oleh kementerian dan lembaga terkait, TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi Bali.
Pertemuan ini bertujuan untuk melaporkan perkembangan terkini persiapan GP2022 yang akan berlangsung pada tahun depan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. yang memimpin pertemuan ini menyampaikan apresiasi kepada tim teknis persiapan GP2022.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa arahan pimpinan tertinggi diperlukan, khususnya terkait dengan waktu pelaksanaan dan format kegiatannya. Hal tersebut tidak terlepas dari pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.
“Sebelumnya saya sampaikan terima kasih atas kerja keras selama ini untuk mempersiapan GPDRR. Saya sampaikan Pak, bahwa kita senantiasa bekerja, khususnya pengelolaan pandemi Covid-19 sehingga tamu – tamu itu bisa datang ke Indonesia,” kata Ganip dalam pertemuan virtual yang dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P.
Pada kesempatan itu, Ganip juga menyampaikan bahwa pihaknya berkunjung ke Bali untuk melakukan pemantauan dan koordinasi dalam rangka pengendalian penyebaran Covid-19. “Minggu lalu, saya juga ke Bali untuk memastikan upaya penyelesaian pandemi Covid-19 berjalan lancar,” ucapnya.
Ganip yang sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nasional menyampaikan bahwa sub-sub kegiatan di dalam GP2022 memang sudah standar, seperti yang biasanya dilakukan oleh United Nations Office for Disaster Risk Reduction (UNDRR). Namun, ia berharap sebagai tuan rumah, beberapa kegiatan tambahan dapat diselenggarakan untuk menyampaikan pesan khusus dalam konteks pengurangan risiko bencana di Tanah Air pada saat GP 20222.
Sementara itu, Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa dasar hukum yang akan memayungi kegiatan GP 2022 masih dalam proses akhir. Namun demikian, ia berpesan tugas besar ini perlu komitmen dan penyiapan yang matang oleh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah terkait lainnya.
“Kementerian dan lembaga yang memiliki peran seperti yang ada dalam Kepres nanti, agar membuat perencanaan yang baik,” pesannya.
Pada kesempatan itu, perwakilan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Dicky Komar, menyampaikan tiga hal. Pertama, Kemlu senantiasa berkomunikasi baik dalam urusan teknis ataupun substansi untuk GPDRR bersama Perwakilan Tetap RI (PTRI) Jenewa dan UNDRR. Kedua, terdapat 26 negara diusulkan untuk diundang dalam GP2022.
Terakhir, Special Representative of Secretary General (SRSG) PBB meminta waktu pertemuan dengan Kepala BNPB yang juga membahas GP2022 di tingkat tertinggi serta menyiapkan kunjungan fisik tim teknis UNDRR pada Oktober 2021 mendatang. Pemerintah Provinsi Bali yang diwakili oleh Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali Drs. I Made Rentin, M.Si. menyampaikan antusias pihaknya untuk perhelatan internasional GP2022.
Provinsi Bali telah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga untuk menyiapkan Bali agar siap dan layak dikunjungi peserta event internasional ini, termasuk tempat pertemuan, kegiatan pendukung hingga hiburan bagi para tamu dengan memperhatikan protokol kesehatan. Kesiapsiagaan bencana terus digenjot hingga ke level komunitas, termasuk dalam konteks pandemi Covid-19.
“Bali berpengalaman menjadi lokasi pertemuan IMF pada tahun 2018. Pada saat pertemuan, terjadi gempa bumi. Tetapi kesiapsiagaan telah dilakukan,” ungkap Rentin.
Ia menambahkan, pada prinsipnya Bali siap menyambut perhelatan internasional GP2022.
Pertemuan daring ini diakhiri dengan arahan dan kesimpulan yang dirangkum oleh Menko PMK dan Kepala BNPB. Secara garis besar, persiapan senantiasa terus dilakukan. Beberapa poin hasil diskusi akan ditindaklanjuti, termasuk pertemuan khususu Menko PMK dan Kepala BNPB dalam rangka kedatangan SRSG pada bulan September nanti.
Peserta yang hadir pada pertemuan virtual tersebut berasal dari perwakilan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kominfo, Kementerian Parekraf, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Pendidikan, Sekretaris Kabinet, Kementerian Sosial, TNI, Polri dan Pemerintah Provinsi Bali.
Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GP merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai media komunikasi dan diskusi isu – isu pengurangan risiko bencana oleh negara – negara di dunia. GP diinisiasi dan dilakukan secara rutin oleh UNDRR setiap dua tahun sekali. Indonesia senantiasa berperan aktif dalam menyampaikan capaian pengurangan risiko bencana dalam pertemuan internasional ini. (NE)
