Indonesiainside.id, Yogyakarta—Sekretaris Daerah DIY R. Kadarmanta Baskara Aji mengingatkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) untuk SD dan PAUD di wilayh Yogyakarta. Sebelumnya, Daerah DIY telah melaksanakan uji coba sejak 20 September 2021.
Menurut Baskara Aji, untuk SD dan PAUD perlu perlakuan yang sangat hati-hati sebab siswa pada kedua jenjang tersebut belum memungkinkan untuk menerima vaksin. “Perlu diperhatikan jumlah waktu belajar dan jumlah siswa yang mengikuti tatap muka,” ujarnya ditemui usai Rapat Koordinasi dengan Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Sabtu (25/09).
Pada prinsipnya, vaksinasi bukan persyaratan dilakukannya PTM. Namun, untuk wilayah DIY memang vaksinasi diberlakukan jika ingin melaksanakan PTM.
Menanggapi pemberitaan mengenai munculnya klaster sekolah, Baskara Aji menegaskan bahwa kasus positif yang muncul di sekolah bukan klaster dan kemungkinan dibawa dari luar sekolah. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY Didik Wardaya menambahkan di DIY terdapat 234 sekolah yang sudah siap melaksanakan PTM.
Baik dari sisi kesiapan sudah memenuhi syarat ketercapaian vaksin maupun pemberlakuan protokol kesehatan. “Rata-rata akan mulai melaksanakan PTM pada 4 Oktober nanti”, imbuhnya.
Sebelumnua, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi RI Nadiem Makarim mengatakan sebanyak 42% satuan pendidikan yang berada di level 3, 2, dan 1 selama pemberlakuan PPKM menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Setiap daerah memiliki persentase berbeda, namun terkadang tidak sinkron dengan laju vaksinasi.
“Untuk itu butuh bantuan dari pemerintah daerah untuk memperbolehkan satuan pendidikan di level 1-3 yang memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM terbatas sesuai Inmendagri PPKM dan SKB 4 Menteri,” jelasnya.
Ia menambahkan pihaknya memerlukan dukungan dari Dinas Kesehatan di masing-masing daerah untuk menyukseskan vaksinasi pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) yang sudah menjadi prioritas nasional.
Lebih lanjut, keadaan saat ini PAUD dan SD tidak bisa divaksinasi menyebabkan kehilangan pendidikan selama satu tahun kehilangan pendidikan. Padahal, yang paling membutuhkan vaksinasi adalah siswa pada jenjang tersebut. Ia memaparkan dari 62% pendidik dan tenaga pendidik yang menerima vaksinasi, sebanyak 39% yang telah menerima vaksinasi lengkap dosis 2.
“Saya mengapresiasi kepala daerah yang tidak hanya memprioritaskan siswa tapi juga wali murid,” terangnya.
Nadiem menjelaskan beredarnya isu mengenai 15.000 siswa dan 7.000 guru positif Covid-19 berasal dari laporan yang disampaikan oleh 46.500 satuan pendidikan yang belum diverifikasi. Hal ini disebabkan data belum bisa direkonsiliasi dengan baik.
“Tapi solusinya bisa melalui pedulilindungi,” imbuhnya.
Ia menambahkan Kemendikbud Ristek dan Kemenkes sedang menguji coba sistem pendataan baru dengan aplikasi pedulilindungi. Satuan pendidikan akan memperoleh notifikasi WhatsApp kasus terkonfirmasi dan kontak erat warga satuan pendidikan dan keluarga. Pengunjung atau tamu wajib scan QRCODE dengan aplikasi pedulilindungi saat akan masuk satuan pendidikan.
“Kami bisa bantu pemda melalui integrasi data pedulilindungi ini,” jelasnya.
Ia menjelaskan adanya temuan kasus di satuan pendidikan pada bulan September ditindaklanjuti dengan membantu penelusuran kontak erat dan melaporkannya ke satgas Covid-19 setempat, memastikan warga satuan pendidikan yang terkonfirmasi ditangani, sterilisasi satuan pendidikan dan penghentian kegiatan PTM. Ia juga berharap agar pemerintah dapat melakukan monitoring pada pelaksanaan pembelajaran tersebut. (NE)
