Pakar Hukum Pidana: Ahmad Basarah Dapat Dijerat Pasal 321 KHUP

Ahmad Basarah
Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah . Foto: Istimewa

Politisi senior PDIP tersebut dinilai melakukan pencemaran nama baik terhadap orang yang sudah meninggal. Ia menyebut H.M. Soeharto (almarhum), Presiden RI ke-2, sebagai guru dari korupsi di Indonesia.

Indonesiainside.id, Jakarta — Ucapan politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah yang menyebut H.M. Soeharto (almarhum) sebagai guru korupsi dari di Indonesia, mendapat reaksi keras. Pakar hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Prof. Mudzakir, menganggap ucapan itu sudah keterlaluan. Seharusnya, kata dia, Basarah tidak mencaci orang yang sudah meninggal, terlebih Presiden RI kedua itu telah mendedikasikan separuh hidupnya untuk Indonesia.

“Mestinya tak pantas orang yang sudah meninggal diberikan kata seperti itu. Toh, kalaupun orang meninggal memiliki perbuatan tidak berkenan, dianjurkan untuk dimaafkan. Yang dingat adalah kebaikan-kebaikannya,” ujar Mudzakir kepada Indonesia Inside, saat dihubungi, Jumat (30/11).

Lebih lanjut, ia meminta Basarah menunjukkan fakta jika Soeharto berbuat demikian. Jika pun Soeharto memimpin Partai Politik Golongan Karya (Golkar), ia hanya diamanatkan sebagai Penasihat, bukan Ketua Umum Partai. “Jadi, yang korupsi di zaman dulu itu siapa? Sampai hari ini Pak Harto tidak pernah diadili karena korupsi. Tidak ada orang lain yang mencatut nama Pak Harto atas kasus korupsi,” katanya.

Ia memertanyakan data dan fakta yang dilontarkan Basarah kepada publik. Sebab, saat ini Soeharto telah menjadi milik keluarga dan dijaga nama baiknya oleh pihak keluarga. Karena itu, ia menyarankan agar keluarga menggugat kepada pengadilan atas dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan Basarah.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here