Kapolda Sumut: Jika Tak Percaya KPU, Jangan Berasumsi

Stadion Mandala, Jayapura. Foto: indosport

Oleh: Anita Sinuhaji   |

Indonesiainside.id, Medan Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto meminta masyarakat tidak berasumsi terkait dugaan kecurangan terkait Pemilu 2019. Jika ada bukti kecurangan, dia meminta agar dilaporkan untuk diproses secara hukum.

“Bila tak percaya dengan KPU jangan hanya berasumsi saja, kalau ada bukti akan diproses secara hukum. Karena kalau semuanya gak percaya sama penyelenggara Pemilu dan gak percaya pada semuanya jadi harus percaya sama siapa? Jadi kalau ada bukti-bukti ya silakan komunikasikan apalagi saat ini semua serba terbuka tidak ada yang ditutup tutupi,” kata Agus usai memantau perkembangan rapat pleno yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Hotel JW Marriot Medan, Kamis (9/5).

Dia mengatakan, di bulan Ramadhan ini selain menahan haus dan lapar, juga harus menahan prasangka buruk. Tidak menyebar kebencian apalagi sampai mengajak agar masyarakat satu sama lain bermusuhan.

“Banyak yang bisa dipelajari dari puasa tak hanya sekedar menahan rasa haus dan lapar. Jadi jangan juga kita menyebar kebencian pada orang lain,” katanya.

Berkaitan dengan rapat pleno yang digelar KPU Provinsi Sumut, Agus menuturkan hari ini menjadi hari terakhir rekapitulasi perolehan suara dari 33 kabupaten/kota di Sumut.

“Alhamdulillah sudah berlangsung sampai hari ini. Di mana saat ini juga sudah berlangsung rekapitulasi perolehan suara dari 30 kabupaten kota. Semoga bisa diselesaikan hari ini semuanya. sampai 33 kabupaten kota,” katanya.

Namun ada tiga kabupaten/kota lagi yang belum selesai yakni Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Kabupaten Nias Selatan (Nisel). Sampai sekarang, proses penghitungan hasil suara PPK dan di kabupaten/kota tiga wilayah itu belum selesai.

Terkait adanya upaya untuk mendelegitimasi penyelenggara Pemilu dan pemerintah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, dia meminta agar semua bisa menyikapi dugaan-dugaan yang telah tersebar di masyarakat.

Agus juga menegaskan apabila ada yang mencoba untuk melakukan makar kepada negara terutama di Sumut, ia akan menerapkan Pasal 170 KUHP dan 107 KUHP. “Kita akan tindak tegas bagi siapa saja yang berusaha makar kepada negara ini melalui pasal-pasal tersebut,” katanya.

Polda Sumut mengeluarkan maklumat berupa imbauan kepada masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum (unjuk rasa). Maklumat bernomor Mak/03/V/Huk.12.12/2019 tersebut terdiri dari enam poin yang ditandatangani langsung oleh Kapolda Sumut Irjen Pol Agus Andrianto.

Isi maklumat tersebut pertama ialah penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional yang dilindungi Undang-Undang. Namun dalam pelaksanaannya harus menghormati hak azasi manusia, menjaga ketertiban umum, disampaikan dengan bahasa santun, tidak menebarkan kebencian kepada perorangan, kelompok, agama, suku, dan atau golongan.

Kedua, masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum agar memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kemerdekaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dengan memperhatikan kewajiban, larangan, dan sanksi.

Sedangkan ketiga, apabila penyampaian pendapat di muka umum membahayakan keselamatan orang atau petugas, maka dapat dilakukan tindakan kepolisian sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Keempat, dalam menyampaikan pendapat di muka umum dilarang membawa, memiliki, menyimpan mengangkut atau menguasai senjata api, amunisi, bahan peledak, senjata tajam, senjata penusuk, atau senjata pemukul serta peralatan lainnya yang membahayakan, terhadap pelaku dapat diancam melanggar UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.

Sedangkan kelima, pada saat penyampaian pendapat di muka umum dilarang melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang dapat mengakibatkan luka, luka berat atau maut, pelaku dapat diancam melanggar Pasal 170 KUHP dengan hukuman pidana paling lama 12 tahun.

Terakhir, penyampaian pendapat di muka umum atau unjuk rasa yang bertujuan menggulingkan pemerintahan yang sah (makar), maka pelaku dapat diancam melanggar Pasal 107 KUHP dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun atau seumur hidup. (Aza/Far/INI Network)

1 KOMENTAR

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here