Tanpa Data dan Bukti, Titiek Soeharto dituduh Dalang Kerusuhan

- Advertisement -

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta — Pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun meminta Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane mempertanggungjawabkan ucapannya. Neta menyebut Titiek Soeharto aktif dalam berbagai aksi demonstrasi dan berada dibalik dalang aksi 21-22 Mei beberapa waktu lalu di depan Gedung Bawaslu.

Menurut Ubedilah, siapapun yang mempunyai otoritas termasuk IPW sah saja bicara berdasarkan asumsi karena memiliki argumen dan asumsi-asumsi. Namun, asumsi tersebut harus dikuatkan dengan data.

- Advertisement -

“Datanya (IPW) seperti apa? Apakah benar Titiek Soeharto aktor dari kerusuhan, itu perlu data dan bukti,” kata Ubedillah kepada Indonesiainside, saat dihubungi, Kamis (13/6).

Terlebih, kata Ubedillah, aksi pada tanggal 21 dan 22 Mei memiliki dua segmentasi. Segmen pertama yaitu aksi damai yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB hingga Tarawih, sedangkan aksi kedua adalah kerusuhan yang terjadi sekitar pukul 22.30 dan bukan berasal dari massa aksi damai. “Jadi, Neta S Pane jangan sibuk mengurusi rusuhnya, tapi juga kejahatan kemanusiaannya,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Center for Social, Political, Economic and Law Studies (CESPELS) ini menilai, Titiek Soeharto hanya memberikan dukungan untuk masyarakat yang menyuarakan protes atas terjadinya kecurangan dalam pemilu 2019. Bukan untuk melakukan kerusuhan seperti yang dituduhkan Neta.

“Persoalan siapa aktor di belakang itu tidak bisa disimpulkan secara detail. Jangan sampai orang yang mendukung kejujuran dan keadilan demokrasi, disamakan dengan orang yang melakukan tindakan rusuh karena faktanya orang yang ditangkap itu bertato semua,” ujar Ubedillah.

Ia juga menyayangkan tindakan kepolisian yang tidak dapat mencegah adanya potensi yang dapat mengakibatkan rusuh sejak awal. Padahal, polisi telah menemukan beberapa temuan yang dapat dijadikan sebagai rujukan, sehingga dapat mudah menelusuri dalang dibalik kerusuhan tersebut.

“Kalau polisi sudah tahu ada gerombolan datang ke arah massa aksi, seharusnya disetop, bila perlu tangkap mereka. Jadi, saya melihat kepolisian juga tidak melakukan tindakan preventif,” katanya.

Ia mengingatkan Neta S Pane tidak elok dengan langsung menyebutkan nama orang dalam analisis tindakan kejahatan. Jika Neta tidak dapat membuktikan hal tersebut, maka dapat terkena pidana dugaan pelanggaran pencemaran nama baik.

“Dia bisa kena perkara hukum baru dan di kick balik oleh Titiek Soeharto. Jadi, jangan menyebutkan nama kalau tidak pakai data,” ujarnya. (HMJ)

Berita terkini

Menteri Luar Negeri Pakistan Positif Covid-19

Indonesiainside.id, Islamabad-- Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi hari Jumat (3/7) dinyatakan positif virus corona baru. Menulis di akun twitter, Shah Mahmood mengabarkan...
- Advertisement -
ads1 mekarsari

Covid-19 Belum Terkendali, Jusuf Kalla: Masyarakat yang Harus Mengendalikan Diri

Indonesiainside.id, Jakarta - Laju penularan virus corona jenis baru (Covid-19) belum juga terkendali. Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla mengatakan, masyarakatlah yang...

Roadmap Program Pelatihan Timnas Indonesia dari Shin Tae-yong Belum Lengkap

Indonesiainside.id, Jakarta--Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan mengatakan manajer pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong belum memberikan roadmap program persiapan timnas senior. "Dia sudah memberikan roadmap (peta jalan) untuk...

Malaysia Tangguhkan Pilot Berlisensi Pakistan, Terkait Pemalsuan Kualifikasi

Indonesiainside.id, Kuala Lumpur – Regulator penerbangan Malaysia untuk sementara menangguhkan pilot yang dipekerjakan oleh maskapai domestik yang memegang lisensi Pakistan. Hal ini dilakukan setelah...

Berita terkait

MPR dan PBNU: RUU HIP Harus Dicabut dan Diganti RUU BPIP

Indonesiainside.id, Jakarta - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sepakat bahwa RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) harus dicabut. Sebagai...

Baleg DPR: RUU HIP Tak Bisa Begitu Saja Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Willy Aditya, menjelaskan, RUU Haluan Ideologi Pancasila tidak bisa begitu saja dikeluarkan dari Program...

Tommy Soeharto dan Muchdi PR Bersaing di Munaslub Berkarya

Indonesiainside.id, Jakarta - Presidium Penyelamat Partai Berkarya bakal segera menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Munaslub itu direncanakan bakal digelar pada 11 Juli 2020. Muchdi...

Gerindra Minta KPU Patuhi Putusan MK, Larang Pecandu Narkoba Maju Pilkada

Indonesiainside.id, Jakarta - Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah menolak calon kepala daerah dari mantan pengguna dan bandar...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here