Din Syamsuddin: Masyarakat Bisa Menilai Putusan MK

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. M. Din Syamsuddin (IST)

Oleh: Azhar AP

Indonesiainside.id, Jakarta – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019 harus diterima dan dihormati sebagai produk hukum. Keputusannya memang bersifat final dan mengikat.

Meski begitu, bukan berarti masyarakat tidak bisa menilai proses di MK hingga menghasilkan sebuah keputusan. Masyarakat tetap mempunyai hak dan kewajiban melakukan koreksi moral. Banyak fakta dan dalil hukum yang tidak didalami sehingga putusan MK terkesan masih jauh dari rasa keadilan.

Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin menyambut baik putusan MK soal sengketa Pilpres 2019. Namun, punya catatan tersendiri yang juga dirasakan oleh sebagian masyarakat.

“Saya merasa ada rona ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam proses pengadilan di Mahkamah Konstitusi. Banyak fakta dan dalil hukum yang terkesan tidak didalami,” kata Din melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (29/6).

Dia mengatakan memang pilihan tersedia bagi rakyat warga negara yang taat konstitusi adalah menerima keputusan MK sebagai produk hukum. Itu adalah sikap taat hukum.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengatakan MK terikat amanat konstitusi dan nilai moral untuk menegakkan kejujuran serta keadilan.

Maka, kata dia, rakyat berhak menilai mereka apakah telah mengemban amanat dengan benar, yaitu menegakkan kejujuran, keadilan, dan kebenaran. Itu adalah sikap moral.

Jika rakyat meyakini ada pengabaian nilai moral di MK yang membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar seperti membenarkan kecurangan, kata dia, maka rakyat mempunyai hak dan kewajiban melakukan koreksi moral.

“Seperti banyak rakyat, saya pun merasakan demikian. Rasa keadilan saya terusik. Saya tidak mampu dan tidak mau menyembunyikannya,” kata dia.

Maka bagi rakyat, kata dia, jadikan itu semua sebagai catatan bahwa ada cacat moral yang terwarisi dalam kehidupan bangsa dan ada masalah dalam kepemimpinan negara.

“Selebihnya kita menyerahkan sepenuhnya urusan kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, Maha Adil,” kata dia.

Untuk itu, kata dia, jika ada protes soal hasil putusan MK agar dilakukan secara baik dengan senantiasa memelihara persaudaraan kebangsaan.

“Perjuangan menegakkan kemakrufan dan mencegah kemungkaran tidak boleh ada titik berhenti,” kata Din. (Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here