Perwakilan Gerak Kemanusiaan Batal Sambangi DPR

- Advertisement -

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta — Pelaksanaan Pileg dan Pilpres Serentak 2019 menimbulkan banyak korban. Sekitar 700 petugas KPPS (kelompok petugas pemungutan suara) tewas serta ribuan lain jatuh sakit karena mengawal pemilu.

Jumlah korban itu masih ditambah dengan tewasnya 10 anggota massa Aksi 21-22 Mei (empat di antaranya anak-anak), ratusan luka-luka, ratusan lain dipenjara, serta 31 orang masih hilang. Hingga kini, mereka yang hilang belum diketahui keberadaannnya.

- Advertisement -

Atas hal itu, Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan (Gerak Kemanusiaan) hari ini, Jumat (12/7), berencana bertemu dengan pimpinan DPR. Pertemuan itu untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM dan kekerasan oleh aparat dalam pelaksanaan pemilu kemarin.

Ketua Bidang Komunikasi dan Publikasi Gerak Kemanusiaan, Edy Mulyadi menuturkan, pihaknya juga bermaksud mendesak DPR memberi perhatian atas tragedi kemanusiaan itu dengan melakukan tindakan politik yang konkret. Tindakan itu misalnya berupa pembentukan hak angket, pansus (panitia khusus), panja (panitia kerja), atau yang lainnya sesuai dengan wewenang DPR serta peraturan dan perundang-undangan yang ada.

“Namun berhubung pimpinan DPR hari ini sedang tidak berada di tempat maka rencana kunjungan Gerak Kemanusiaan ditunda sampai ada pemberitahuan lebih lanjut,” kata Edy di Jakarta, Jumat (12/7).

Sebelumnya, sejumlah organisasi masyarakat (ormas) dan eksponen yang terlibat dalam Aksi 212 (2 Desember 2016) memutuskan bergabung dalam Gerakan Kedaulatan Rakyat untuk Keadilan dan Kemanusiaan (Gerak Kemanusiaan). Di antara mereka ada Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, Persaudaraan Alumni (PA) 212, dan Front Pembela Islam (FPI).

Ketua Umum PA 212, Ustaz Slamet Ma’arif menyatakan, FPI, GNPF Ulama, dan PA 212 selalu mendukung langkah yang diambil Gerak Kemanusiaan. Ia meyakini tiga unsur tersebut akan total dalam memperjuangkan tegaknya keadilan, baik dalam konteks pemilu maupun sosial.

“PA 212 belum menyatakan sikap resmi apapun berkenaan dengan putusan MK dan rencana rekonsiliasi. Kalau ada yang mengatasnamakan PA mendukung dan menerima, itu berarti pernyataan pribadi dan tidak taat pada Habib Rizieq,” kata Slamet dalam konferensi pers di Hotel Sofyan, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/7) lalu.

Dia menegaskan, penegakan keadilan di negeri ini tidak boleh berhenti. Karenanya, langkah-langkah Gerak Kemanusiaan terkait penuntasan dugaan pelanggaran HAM harus didukung bersama. Menurut dia, langkah yang diambil ke Komnas HAM adalah langkah tepat agar lembaga itu segera memberikan rekomendasi.

“Komnas HAM harus mengambil sikap dan langkah, termasuk apakah benar di dalam penjara terjadi penyiksaan. Karena itu, kami juga menyampaikan hal ini kepada DPR, apakah nanti DPR membuat Tim Pencari Fakta atau Hak Angket, itu lebih baik,” ujarnya.

Slamet menuturkan, kondisi yang melatarbelakangi munculnya Gerak Kemanusiaan yaitu karena adanya ketidakadilan dan kezaliman oknum penguasa, di samping perlindungan sistematis terhadap pelaku penodaan agama. Ia memastikan, siapa pun presidennya, jika ketidakadilan terus dipelihara, alumni 212 akan kembali turun ke jalan memperjuangkan keadilan.

“Mujahid 212 harus turun kembali bahwa ayat suci berada di atas ayat konstitusi,” ucapnya. (AIJ)

Berita terkini

Reshuffle Kabinet Mencuat, Suhendra Hadikuntono Masuk Radar Jokowi? Ini Sepak Terjangnya Selama Ini

Indonesiainside.id, Jakarta - Isu reshuffle kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencuat di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Bukan tanpa alasan, Jokowi marah besar karena...
- Advertisement -
ads1 mekarsari

Pakar Militer Rusia Dipenjara Karena Bocorkan Data Rahasia ke Jerman

Indonesiainside.id, Moskow--Pengadilan Rusia, menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun terhadap seorang warga Rusia yang juga sebagai pakar militer, yang diyakini berkhianat dengan menjual rahasia...

Bayi Umur Seminggu di Kudus Terpapar Covid-19

Indonesiainside.id, Kudus--Seorang bayi laki-laki yang berusia sepekan, asal Kecamaan Undaan, Kudus Jawa Tengah terinfeksi Covid-19. Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kudus, Jawa...

Puluhan Wali Murid Demo PPDB di Surabaya, Keluhannya Macam-Macam

Indonesiainside.id, Surabaya - Puluhan wali murid di Surabaya menolak proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) SMP Negeri jalur zonasi dan mitra warga. Mereka beralasan...

Berita terkait

Bawaslu Gandeng Cyber Crime Polri Awasi Isu SARA Jelang Pilkada

Indonesiainside.id, Batam - Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggandeng Cyber Crime Polda Kepri melakukan patroli media sosial untuk mengantisipasi adanya ujaran kebencian, penyebaran berita...

Pengamat UNS: RUU Cipta Kerja Jangan Salah Arah, Investasi Saat Ini Untuk Masa Depan

Indonesiainside.id, Jakarta - Ekonom dari Universitas Negeri Sebelas Maret (UNS) Lukman Hakim berpendapat bahwa implementasi RUU Cipta Kerja seharusnya diarahkan untuk memberikan jaminan kemudahan...

Golkar Usung Adik dan Kemenakan Mentan di Pilkada 2020

Indonesiainside.id, Makassar - Partai Golkar Sulsel mengusung adik kandung Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, Irman Yasin Limpo, dan kemenakannya, Adnan Purichta Ichsan, pada...

Pendiri PKS Hilmi Aminuddin Dimakamkan dengan Protokol Covid-19

Indonesiainside.id, Bandung - Mantan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus tokoh pendiri partai tersebut, Hilmi Aminuddin dimakamkan dengan prosedur protokol kesehatan Covid-19. Juru...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here