Oleh: Ahmad ZR
Indonesiainside.id, Jakarta – Pertumbuhan demokrasi di suatu negara dapat dilihat dengan beberapa indikator. Di antaranya yaitu demokrasi bisa berjalan dan berproses dalam masa waktu yang lama; ada penegakan hukum berjalan baik; pengadilan yang independen; pemilu yang adil dan kompetitif; civil society yang kuat, serta; terpenuhinya hak-hak siplil, ekonomi, dan budaya warga negara.
Namun, Direktur Eksekutif LP3ES, Fajar Nursahid, menilai demokrasi di Indonesia belum terkonsolidasi dengan baik. Dia menjelaskan, masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan. Selain itu buruknya kaderisasi partai politik, hilangnya oposisi, pemilu biaya tinggi karena masifnya politik uang dalam pemilu, kabar bohong dan berita palsu, rendahnya keadaban politik warga, dan lain-lain juga menjadi masalah yang mengganggu demokrasi.
Menurut dia, saat ini masyarakat mengalami situasi krisis suara kritis kepada kekuasaan, karena hampir semua elemen masyarakat sipil merapat dengan kekuasaan. “Atau sekurang-kurangnya memilih untuk diam demi menghindari stigma berpihak kepada kelompok intoleran yang anti-Pancasila dan antidemokrasi,” kata Fajar di Jakarta, Jumat (2/8).
Dia menilai kondisi itu disebabkan oleh polarisasi politik yang tajam yang membelah Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara anti pemerintah segera dikelompokkan ke kubu antipemerintah. Padahal, absennya suara kritis adalah kehilangan besar untuk demokrasi yang mebutuhkan kekuatan yang sehat untuk mengontol kekuasaan.
Kampus perguruan tinggi pun perlu mendapat catatan secara khusus, karena baru kali ini sejak era reformasi di mana kampus begitu berlomba-lomba merapat kepada kekuasaan. Itu bisa dilihat dari maraknya praktik kooptasi ikatan alumni kampus di mana orang-orang di lingkaran istana yang jadi ketuanya. Kampus juga dengan mudahnya memberikan gelar doctor honoris causa kepada elite politik yang tidak didasarkan kepada kontribusi nyatanya kepada masayarakat dan ilmu pengetahuan. Pemberian gelar akademik yang terhormat itu lebih karena pertimbangan politik.
Sementara, absennya gerakan mahasiswa yang membawa gagasan bernas dan berani bersuara kritis kepada kekuasaan juga menjadi indikasi lemahnya kualitas demokrasi Indonesia. Belum lagi ditambah dengan kekuasaan sangat besar yang dimiliki pemerintah untuk menentukan rektor terpilih melalui Kementerian Riset Dikti. Padahal, sebelumnya rektor dipilih oleh masing-masing kampus.
“Pengawasan atau surveilance atas aktivitas dosen baik di media sosial ataupun di dunia nyata merupakan gejala penghalang kebebasan akademik lainnya yang semakin melemahkan suara kritis dari kampus,” ujar Fajar.
Tak hanya itu, persoalan demokrasi terbesar saat ini ada pada lemahnya partai politik. Bukti persoalan partai politik bermula dari rekrutmen kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan. “Tokoh masyarakat, yang berkualitas dosen, peneliti semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif,” ujarnya. (AIJ)
