KPU: Anggota Dewan yang Belum Serahkan LHKPN Tak Akan Dilantik

Komisioner KPU Ilham Saputra. (Foto: ANTARA)

Oleh: Ahmad ZR

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota legislatif terpilih, baik di DPR maupun tingkat DPRD, tidak dapat dikukuhkan pada Oktober mendatang jika belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kendati demikian, KPU tidak akan menghilangkan nama tersebut dari daftar anggota dewan terpilih.

“Kita tidak memasukan namanya yang bersangkutan (di rapat pleno),” kata Komisioner KPU Ilham Saputra di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Sabtu (31/8).

KPU terus mendorong para anggota legislatif terpilih untuk segera menyerahkan LHKPN. Ini penting sebagai bentuk kepatuhan administrasi terhadap penyelenggara pemilu dan pihak terkait.

“Kami sebutkan bahwa bagi anggota DPR dan DPRD yang tidak menyerahkan LHKPN, tidak dimasukkan dalam penetapan untuk dilantik, tapi tidak dicoret, sampai dia melaporkan,” ujarnya.

Ilham mengungkapkan, dari 575 anggota DPR terpilih, yang sudah menyerahkan LHKPN ke KPU baru sampai saat ini baru 485 orang atau 84,35 persen. Sisanya yang 90 orang lagi belum menyerahkan, dan mereka diberi batas waktu untuk menyerahkannya ke KPU paling lambat tujuh hari setelah pengumuman dalam rapat pleno hari ini (7 September 2019).

Aturan penyerahan LHKPN itu dituangkan dalam Pasal 37 ayat 3 Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Dalam aturan itu disebutkan, “Dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam pengajuan nama calon terpilih yang akan dilantik kepada presiden, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang dalam negeri, dan gubernur”. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here