RKUHP Disahkan Pekan Depan, MUI Segera Kirim Utusan ke DPR

Ketua Pimpinan Pusat Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia (BKsPPI), KH Didin Hafidhuddin. Foto: Wahdah Jakarta

Oleh: Azhar AP

Indonesiainside.id, Jakarta – Setelah pengesahan Perubahan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK, selanjutnya DPR menjadawalkan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Meski tidak sederas UU KPK, protes terhadap RKUHP juga kencang khususnya masalah perzinaan dan peluang kriminalisasi pers.

Dalam waktu dekat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan mengirim utusan untuk memberikan masukan dan saran kepada DPR. Apakah DPR akan mengakomodasi pesan MUI, respons positif Dewan sangat diharapkan.

Yang pasti, Komisi III DPR RI dan Pemerintah sudah bulat akan membawa RKUHP dalam pembicaraan Tingkat II di Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU pada Selasa (24/9) mendatang.

“Izinkan saya untuk memberikan pengesahan untuk diketok. Bisa disepakati,” kata Ketua Komisi III DPR RI Aziz Syamsuddin dalam Rapat Kerja dengan Kemenkumham di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (18/9).

Menkumham Yasonna Laoly selaku Wakil Pemerintah juga setuju. Menurut menteri asal PDIP ini, pihaknya bahagia dan bangga karena RKUHP merupakan perjuangan yang panjang.

Dia berharap penegakan hukum pidana berjalan lebih baik sesuai pertimbangan moral nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Namun, MUI menyanggah karena ada pasal bermasalah terkait norma agama yaitu masalah perzinaan.

MUI memutuskan akan mengirim saran dan masukan ke DPR agar memperbaiki pasal-pasal RKUHAP yang masih multitafsir. Saran dan nasihat MUI akan disampaikan langsung melalui utusan lembaga agama tersebut.

“Besok atau lusa akan ada utusan langsung menyampaikan pertimbangan perbaikan untuk beberapa pasal-pasal yang rawan untuk ditafsirkan,” kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Didin Hafidhuddin usai rapat pleno ke-43 Dewan Pertimbangan MUI, di Jakarta, Rabu (18/9).

Beberapa pasal tersebut, di antaranya, Pasal 480 ayat 1 dan 3 dengan masalah yang berkaitan soal kekerasan dan bukan kekerasan. Selanjutnya Pasal 417 ayat 1 dan 4 tentang hubungan seks di luar nikah juga perlu diperbaiki karena membuka ruang terhadap tindakan perzinaan.

“Membuka ruang perzinaan untuk yang tanpa laporan, artinya baru dikatakan perzinaan kalau suami melaporkan istrinya berzina atau sebaliknya atau perangkat setempat. Kalau tidak dilaporkan, tidak dianggap zina,” ujarnya.

MUI berusaha beberapa pertimbangan yang mereka ajukan bisa dibahas oleh DPR meski tenggat waktu RKUHP untuk disahkan semakin sempit. “Mudah-mudahan paling tidak dibaca, memperbaiki rumusan-rumusan RKUHP yang segera disahkan ini,” ujarnya.

Didin bahkan menyarankan sebaiknya pengesahan RKUHP ditunda sebelum dilakukan perbaikan. Contohnya, kata dia, dalam pasal 480 ayat 1 dan 3 dengan masalah yang berkaitan soal kekerasan dan bukan kekerasan. Pasal itu multitafsir karena tidak menjelaskan secara spesifik.

“Apakah berlaku pasal itu pada suami istri yang sah, dan soal sukarelanya apakah berlaku kepada laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri,” ucapnya.

Sementara dalam rapat Komisi III DPR RI dan pemerintah hanya setuju untuk menghapus Pasal 418 yang ada dalam RKUHP yang juta tentang perzinaan.
“Jadi pasal 418 untuk dilakukan drop. Perlu kami sampaikan bahwa dapat disetujui (didrop) dalam forum lobi,” kata Aziz Syamsuddin.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna memang meminta Pasal 418 dihapus karena ditakutkan disalahgunakan dalam penerapannya. “Khusus Pasal 418 takutnya bukan apa-apa, takut nanti sama seperti pasal narkoba, antara pemakai dan kurir,” kata Yasonna.

Dia menjelaskan, apabila pasal tersebut tetap ada, ditakutkan ada upaya kriminalisasi dan pemerasan dilakukan oleh pihak tertentu. Dalam RKUHP Pasal 418 ayat 1 menyebutkan laki-laki yang bersetubuh dengan seorang perempuan yang bukan isterinya dengan persetujuan perempuan tersebut karena janji akan dikawini kemudian mengingkari janji tersebut dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak kategori 3.

Pasal 418 ayat 2 disebutkan, dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan kehamilan dan laki-laki tersebut tidak bersedia mengawini atau ada halangan untuk kawin yang diketahuinya menurut peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan di pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak kategori 4.

Kriminalisasi Pers
Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengatakan, Pasal 281 dalam RKUHP tidak akan mengkriminalisasi pers. Pasal 281 dalam RKUHP itu berisi delik penghinaan terhadap pengadilan atau “contempt of court”.

Menurut Arsul yang diributkan media dalam Pasal 281 ayat 4, tidak boleh menyebarkan hasil persidangan. Kalau merekam dan menyebarluaskan, itu bagian dari “contempt of court”.

Namun menurut dia harus dibaca penjelasannya bahwa yang dimaksud proses persidangan dalam pasal tersebut adalah proses persidangan yang tertutup. “Dalam proses persidangan ketika hakim telah menyampaikan bahwa tidak boleh disiarkan, maka tidak boleh. Kalau hakim tidak mengatakan apapun, maka disiarkan ke se-antero jagat, ya silakan saja,” ujarnya. (Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here