Oleh: Muhajir
Indonesiainside.id, Jakarta – PDI Perjuangan mengaku tidak mau ikut-ikutan dalam meributkan kursi ketua MPR periode 2019-2024. Partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu ingin menghindari praktik ‘pemenang pemilu mengambil semua’.
Dia menyebut nama Puan Maharani yang saat ini menjabat ketua DPR dan Joko Widodo sebagai Presiden Indonesia. Keduanya adalah kader PDI Perjuangan.
Basarah mengatakan, PDI ingin menjaga perjuangan demokrasi pancasila yang gorong royong. Atas dasar itu, Megawati hanya mengutus dirinya sebagai wakil ketua MPR.
“Namun demikian, PDI Perjuangan tidak memberikan cek kosong kepada calon ketua MPR yang didukung,” kata Basarah saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/10).
Dia mengatakan, syarat dari PDIP adalah ketua terpilih dan pimpinan MPR yang lain harus melanjutkan rencana rencana amandemen terbatas undang-undang dasar 45 Untuk menghadirkan kembali Haluan Negara. Berbeda dengan DPR, MPR tidak mengenal sistem carry over.
Dia mengatakan, Haluan Negara itu menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Ini agar pembangunan nasional memiliki perencanaan yang jelas, terukur, dan berkesinambungan. Dengan demikian, tiap kali ganti presiden atau Gubernur sampai kepala desa juga berganti kebijakan dan program.
“Sehingga perlu ada payung terhadap pembangunan nasional itu. Sehingga ada kepastian hukum terhadap pembangunan nasional itu,” kata dia. (EP)
