Dukung Jokowi Keluarkan Perppu, Tokoh Nasional: Mereka Hanya Bajing Loncat

Diskusi tokoh nasional mendukung Presiden Jokowi mengeluarkan Perppu KPK, Jumat (4/10). Foto: Muhajir

Oleh: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Sejumlah tokoh nasional berkumpul dan meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. Namun, hal itu terkendala oleh penolakan partai pendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.

Pakar hukum tata negara, Bivitri Susanti, menjelaskan, dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 138/PUU-VII/2009 tanggal 8 Februari 2010 disebutkan, Perppu bisa diterbitkan salah satunya terkait adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan permasalahan. Melihat kondisi saat ini, adanya upaya pelemahan KPK, maka presiden urgen menerbitkan Perppu itu.

Dia menjelaskan, Perppu bukan anomali. Banyak presiden pernah menggunakan hak tersebut. Pada empat periode pemerintahan Presiden Soekarno ada 144 Perppu ditetapkan.

Kemudian, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto sebanyak 8 Perppu, Presiden B.J. Habibie sebanyak 3 Perppu, Presiden Abdurrahman Wahid 3 Perppu, Presiden Megawati 4 Perppu, dan Presiden SBY 20 Perppu.

Bahkan, selama lima tahun menjabat, Jokowi pernah mengeluarkan dua Perppu, yaitu Perppu Kebiri dan Perppu Ormas. Yang paling fenomenal adalah Perppu Ormas untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

“Ini hanya contoh untuk menunjukkan bahwa ini memang lazim dan sudah digunakan,” kata Bivitri dalam konferensi pers di Galeri Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat sore (4/10).

Hal serupa disampaikan Eks Peneliti Utama LIPI, Mochtar Pabottingi. Ia meminta agar Jokowi tak perlu takut mengambil keputusan tersebut.

“Coba kalau Pak Jokowi hari ini atau besok keluarkan Perppu. Maka semua yang menolak Perppu itu akan balik lagi pada Jokowi, karena memang mereka adalah bajing loncat, tidak ada prinsip. Jadi ini yang harus disadari oleh Pak Jokowi untuk tidak usah takut mengenai itu,” ujar Mochtar.

Dia mengatakan, KPK adalah produk reformasi. Maka itu, dia menilai revisi UU KPK bisa memperlemah gerakan pemberantasan korupsi.

Mochtar meminta agar Jokowi tak perlu pusing dengan pendapat sejumlah pihak yang menolak penerbitan Perppu. Termasuk partai politik yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2019 lalu.

“Pak Jokowi harus melihat di mana bermukim barisan bablasan orde baru, dan di mana barisan reformasi. Barisan orde baru banyak bercokol di parlemen kita, akui saja. Itulah barisan yang tidak punya prinsip, tidak punya ideologi,” kata Mochtar.

Dalam konferensi pers pernyataan sikap itu, tampak hadir tokoh nasional seperti Emil Salim, Albert Hasibuan, Erry Riyana Hardjapamekas, Toeti Heraty, Taufiequrahman Ruki, Bavitri Sasanti, Tini Hanad, dan beberapa tokoh lainnya. Mereka semua sepakat untuk mendesak Jokowi segera mengeluarkan Perppu.

Dalam tuntutannya, tokoh nasional itu juga mengingatkan elite politik untuk tidak membawa logika yang menyesatkan dan meresahkan publik serta mengancam presiden. Mereka juga mengecam para pembuat undang-undang yang telah melemahkan KPK dengan merevisi UU 30/2002. (EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here