Oleh: Arif S
Indonesiainside.id, Jakarta – Paramadina Public Policy Institue (PPPI) memberikan kritik terhadap komposisi pimpinan parlemen. Managing Director Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Ahmad Khoirul Umam, menilai komposisi pimpinan parlemen saat ini tidaklah ideal.
“Terpilihnya Puan Maharani sebagai ketua DPR, La Nyalla Mattalitti sebagai ketua DPD, dan Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR Ri tidak mencerminkan semangat perubahan di tubuh legislatif,” kata Khoirul Umam dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (4/10). Menurut dia, selain ketiga nama tersebut merupakan stok lama dalam percaturan politik nasional, masyarakat juga harus waspada bahwa penempatan ketiga nama tersebut di posisi lembaga tinggi negara itu sebagai trade off atas kepentingan dan keinginan untuk mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia pascareformasi.
“Indikasi trade off itu mulai terlihat saat ketua MPR terpilih Bambang Soesatyo mulai memunculkan wacana pengembalian GBHN yang berujung pada penghapusan pilpres langsung. Kemudian mengembalikan pemilihan presiden kepada MPR,” tuturnya.
Dia meminta masyarakat sebaiknya tidak terkecoh dengan argumen tentang kompleksitas penyelenggaraan dan mahalnya biaya pilpres. Harga mahal demokrasi, ujarnya, merupakan ikhtiar untuk memberikan jaminan hak politik dan kebebasan rakyat untuk menentukan pemimpinnya sendiri.
Bahkan, menurut Ahmad, pemilihan presiden oleh MPR justru akan memfasilitasi terkonsolidasinya kekuatan oligarki untuk mengatur semua model permainan kekuasaan di negeri ini. “Jika itu terjadi, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran yang sangat tajam,” ujar dia.
Dia menambahkan, masyarakat bisa lega memiliki pimpinan parlemen yang baru melalui proses politik yang lancar. Tetapi, masyarakat juga tetap harus kritis dan waspada dalam mengawal perjalanan kepemimpinan legislatif yang baru ini.
Dia mengingatkan kinerja ketiga pimpinan lembaga negara tersebut harus tetap sesuai dengan aspirasi rakyat dan semangat reformasi. Jika ketiganya ikut-ikutan melanggengkan model kerja-kerja legislasi lama, yang gemar bergerak secara senyap untuk memaksakan sejumlah konsep ketatanegaraan dan perundang-undangan yang menabrak aspirasi publik, ungkapnya, maka akan berhadapan dengan kekuatan civil society.
“Jika itu terjadi, stabilitas politik akan terganggu dan chaos di akar rumput akan tercipta. Alhasil, alih-alih bisa fokus pada pembangunan ekonomi dan peningkatan investasi asing, pemerintahan justru akan terjebak dalam kontroversi dan perdebatan publik yang tidak produktif,” jelas dia. (AS)
