MPR Menyerap Aspirasi Publik Soal GBHN dan Amandemen UUD

Oleh: Muhajir

Indonesiainside.id, Jakarta – Wakil Ketua MPR Fraksi PPP, Arsul Sani, mengatakan, ruang konsultasi untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait wacana amademen Undang-Undang Dasar (UUD)1945 mengenai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) harus dibuka seluas-luasnya. Ia menilai pelibatan publik dalam wacana tersebut merupakan keharusan demi menciptakan demokrasi yang sehat.

“Ruang konsultasi publiknya dibuka seluas-luasnya agar terbentuk diskursus amandemen yang melibatkan banyak elemen masyarakat,” kata Arsul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (9/10).

Pelibatan masyarakat itu bisa dimulai dengan sosialisasi rekomendasi materi amandemen hasil kajian MPR 2014-2019. Selain itu, ruang konsultasi jika bisa dimanfaatkan untuk menyosialisasikan empat pilar MPR.

“Untuk mengembangkan wacana tersebut dan membentuk diskursus yang sehat dan luas,” kata dia.

Hal senada disampaikan Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet). Menurut dia, MPR memang harus membuka diri terhadap aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Dari ruang konsultasi itu, MPR akan menyerap aspirasi kelompok masyarakat yang sepakat menghidupkan kembali GBHN dan yang tak ingin adanya amandemen.

Eks Ketua DPR itu membeberkan, MPR tahun pertama akan fokus mendengar masukan dari semua lapisan masyarakat. Tahun kedua mencari titik temu manahan dibutuhkan oleh negara. Tahun ketiga baru diputuskan.

“Jadi saya pastikan bahwa kami di MPR tak grasa-grusu dan kami akan cermat dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan bangsa,” ucap dia di lokasi yang sama. (EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here