Dari Teuku Umar, Istana, hingga Jamuan Soto Panas untuk Prabowo

Ketua Umum Gerindra dan Presiden Joko Widodo kala bertemu di MRT beberapa waktu lalu. Foto: Antara

Oleh: Azhar AP

Indonesiainside.id, Jakarta – Sebelum pelantikan anggota DPR dan MPR, Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah intens menjalin komunikasi dengan Megawati Soekarnoputri. Kedekatan dua tokoh ini jelas mencairkan kegaduhan politik yang sempat beku.

Pilpres 2019 memang menggiring rakyat menjadi dua kubu akibat persaingan dan polarisasi politik antara pendukung Jokowi dan Prabowo. Namun, pilpres berlalu, dua seteru berangkulan dari pertemuan empat mata Mega-Prabowo di Teuku Umar, Jakarta, Rabu (25/7).

Dari sini, komunikasi Prabowo dan Mega selaku Ketua Umum DPP PDI Perjuangan terbangun. Hingga lahirlah konsensus politik dari Partai Gerindra untuk melepas kursi ketua MPR. Padahal, Gerindra sudah menyiapkan kadernya, Ahmad Muzani.

Gerindra bahkan kekeh mengusung Muzani meski harus berakhir voting.
Namun dari musyawarah dua tokoh kunci, antara Mega dan Prabowo, lahir kata mufakat di forum MPR. Langkah Bambang Soesatyo mulus menjadi ketua secara aklamasi.

Ini berkat komunikasi dua tokoh. “Yang pasti bahwa silaturahim dan komunikasi antara Ibu Mega dan Pak Prabowo selalu dilakukan,” kata putri Megawati, Puan Maharani, yang juga Ketua DPR terpilih di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jum’at (4/10).

Golkar tentu diuntungkan dari komunikasi Mega dan Prabowo itu, mengingat Bambang adalah kader partai berlambang beringin tersebut. Ini baru awal dari musyawarah antara Mega dan Prabowo yang melahirkan mufakat.

Selanjutnya, Jokowi membuka pintu istana kepada Prabowo. Kehangatan terjalin antara dua seteru di Pilpres 2019 tersebut. Bahkan lebih hangat dari pertemuan sebelumnya di gerbong MRT.

Ada kehangatan, tentu juga ada harapan. Jokowi merangkul, Prabowo tampak melunak. Momentum ini bahkan diabadikan sendiri oleh Jokowi dari kamera HP wartawan dengan berswafoto bersama Prabowo dan para wartawan peliput di Istana.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Gajah Mada Nyarwi Ahmad menyebut Jokowi lebih suka bertemu dengan Prabowo ketimbang Ketua Umum Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan Prabowo, dinilai lebih cair. Sedangkan Jokowi dan SBY dipandang kaku.

“Sebetulnya Jokowi-Prabowo menurut saya dekat. Mereka saling mengunjungi, frekuensi pertemuan Jokowi-Prabowo lebih sering dibandingkan dengan SBY,” kata Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari mengamini Nyarwi, Sabtu (12/10).

Tampak sebuah spektrum arah baru politik nasional pasca-Pilpres 2019. Namun belum mencapai klimaks karena susunan kabinet belum diumumkan.
Sementara di luar arena, banyak penonton yang tidak menghendaki Prabowo dan Jokowi selamanya bergandengan tangan.

Tidak sedikit pengamat bersuara lantang, permainan politik Prabowo dan Jokowi seolah tidak seru tanpa seteru. Prabowo diminta tetap di barisan oposisi bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Di internal koalisi Jokowi, Prabowo malah tetap jadi seteru baru dalam selimut koalisi kehadirannya berpeluang mengeruk jatah menteri.

“Harusnya Gerindra jadi oposisi saja. Menjadi oposisi bisa lebih terhormat karena bisa mengingatkan pemerintah ketika pemerintah salah jalan dan salah arah.” kata pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Ahad (13/10).

Prabowo-Paloh

Partai NasDem juga sempat bereaksi. NasDem tidak sreg dengan Gerindra, ditambah lagi gonjang-ganjing posisi jaksa agung yang juga kader NasDem. Namun spekulasi itu berakhir di meja jamuan malam “Soto Panas” Surya Paloh.

Ketua Umum Partai NasDem itu menyambut kehangatan Jokowi-Prabowo di kediamannya, Jakarta, Ahad malam (13/10). Prabowo dan Paloh bertemu, mungkin melanjutkan musyawarah mufakat antara Mega-Prabowo dan Jokowi-Prabowo, atau lebih maju lagi. Yang pasti, ada tiga kesepakatan dari jamuan malam “Soto Panas” Surya Paloh kepada mantan danjen Kopassus itu.

“Pertemuan berlangsung cair, Pak Prabowo dijamu dengan soto mi dan daging. Beliau senang sekali.” Demikian Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membocorkan menu kehangatan kedua tokoh kepada Indonesia Inside, Ahad (13/10).

“Ini harapan kami dan kesadaran kami. Jadi kalau permasalahan apakah ada membicarakan masalah menteri, kabinet, mau jawaban yang jujur kan? Sejujurnya saya harus katakan, enggak ada, sama sekali enggak ada,” kata Paloh kepada wartawan di kediamannya, Jakarta.

Tiga kesepakatan di jamuan malam “Soto Panas” Surya Paloh tersebut dibacakan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Johnny G Plate.

Pertama, sepakat memperbaiki citra partai politik dengan meletakkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lain. Menjadikan persatuan nasional sebagai orientasi perjuangan, serta menjaga keutuhan bangsa.

Kedua, sepakat melawan ideologi berbahaya yang masuk ke Indonesia. Radikalisme harus dicegah.

Ketiga, sepakat bahwa amendemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh. Artinya menyeluruh yakni yang menyangkut kebutuhan tata kelola negara.

Pelantikan Ketua MPR
Bambang Soesatyo dan Airlangga Hartarto bersalaman setelah mulus menjadi Ketua MPR. Foto: Antara

Bagaimana dengan Partai Golkar? Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengucapkan selamat datang demokrasi monolitik alas tanpa oposisi. Gerindra sebagai partai luar koalisi pemerintah yang bergabung setelah kalah di Pilpres 2019 dicurigai akan menjadi musuh dalam selimut di koalisi Jokowi.

“Saya tendensinya ke arah sana. Jangan sampai mereka berada di dalam pemerintahan tetapi dalam posisi seperti oposisi. Tidak baik dalam kerangka demokrasi kita,” kata Ace di Jakarta, Ahad (13/10).

Demikian Golkar menyambut kehangatan Jokowi-Prabowo di istana. Arahnya, apa lagi kalau bukan bagi-bagi kursi di kabinet? Golkar ingin yang kalah menerima kekalahan dan menunggu lima tahun mendatang di ajang pilpres.

Kalkulasinya, di atas kertas pemerintahan Jokowi sudah kuat di parlemen karena didukung 63 persen kursi DPR. Golkar tak ingin “direcoki” manuver Prabowo ke Istana. Ketua Umum Partai Demokrat juga ke istana, tapi getarannya beda dibandingkan Prabowo.

“Saya kira Pak Jokowi akan lebih arif dan bijaksana untuk menyikapi politik saat ini,” katanya.

Ace lupa posisi partainya yang baru kali ini ikut memenangkan pilpres, tapi tidak pernah menjadi oposisi. Padahal, pada  Pilpres 2014 lalu, Golkar mengusung Prabowo lalu menyebrang ke koalisi pemerintah Jokowi-Jusuf Kalla. Langkah itu diikuti Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Masing-masing juga diberi jatah kursi menteri.

“Jika mau mendukung pemerintah itu positif, tetapi tidak harus ditindaklanjuti keharusan berada di dalam kabinet,” katanya, mengomentari kedekatan Prabowo-Jokowi.

Beda Golkar, beda pula dengan PKS. Tandem Gerindra di banyak pilkada hingga Pilpres 2019 ini tetap percaya diri di barisan oposisi, meski sendirian. PKS merasa lebih leluasa, terhormat, bermartabat, dan objektif dalam menawarkan perspektif dan alternatif solusi kebangsaan di luar pemerintahan.

“Insya Allah PKS komitmen tetap di luar pemerintahan,” kata Ketua FPKS Jazuli Juwaini, Sabtu (12/10).

Soal manuver Prabowo, Jazuli menghormati sebagai ikhtiar politik untuk kepentingan rakyat yang lebih besar. Toh, Prabowo belum pasti di pemerintahan. Jokowi juga belum terang-terangan berapa banyak menteri untuk Prabowo dan Gerindra. (Aza)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here