Rapor Menteri Kabinet Kerja: Menhan Ryamizard Ryacudu Dapat Nilai 6,3

RUU Pertahanan
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. Foto: ANTARA

Indonesiainside.id, Jakarta – Keberadaan Kementerian Pertahanan amatlah penting dan strategis bagi sebuah negara besar yang terdiri atas belasan ribu pulau seperti Indonesia. Bagaimana tidak, kementerian ini punya tanggung jawab mengeksekusi program-program pemerintah yang berkaitan dengan upaya mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara.

Selama periode Kabinet Kerja, pos Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Ryamizard Ryacudu. Lalu seperti apa penilaian atas kinerja Menteri Ryamizard lima tahun ini dalam kacamata para pengamat/akademisi?

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Wawan Masudi menuturkan, ada beberapa PR (pekerjaan rumah) yang masih “menggantung” di ujung masa jabatan Ryamizard sebagai menhan di Kabinet Kerja. Di antaranya adalah mengatasi tantangan pertahanan yang menurut Wawan tidak lagi melulu bersifat klasik atau konvensional. Dia berpandangan, pertahanan harusnya dimaknai dalam konteks yang lebih luas.

“Misalnya, pengembangan teknologi militer atau teknologi pertahanan yang juga mengadopsi teknologi cyber. Saya kira dalam konteks itu masih banyak kekurangan kita,” ujar Wawan kepada Indonesiainside.id, Senin (14/10) lalu.

Meski selama kepemimpinan Ryamizard makna pertahanan negara masih terasa sempit, Wawan mengapresiasi mantan kepala staf Angkatan Darat (KSAD) itu yang berhasil menaikkan postur anggaran pertahanan. Di sisi lain, hal tersebut masih belum cukup menghadirkan suatu lompatan untuk membuat geopolitik Indonesia menjadi kuat.

Wawan juga angkat bicara mengenai UU Pertahanan yang baru saja disahkan pekan terakhir September lalu. Dia mengatakan, konsekuensi dari implementasi UU ini akan menjadikan semakin banyak warga negara yang menjadi komponen cadangan pertahanan negara.

“Tetapi sekali lagi, tantangannya tidak bisa dimaknai secara fisik militer. Dalam arti pertahanan nonfisik juga harus dilihat. Itu yang menjadi tantangan pertahanan di era modern,” ucapnya.

Wawan memberikan nilai 7,5 atas kinerja Ryamizard. Dia menuturkan, tantangan yang seharusnya dihadapi Kemhan masih sangat banyak, terutama untuk menghadapi intervensi ideologi radikal di mana kehadiran negara terlihat masih lemah.

Untuk periode lima tahun mendatang, Wawan memberi saran bahwa sosok yang akan mengisi kursi menteri pertahanan hendaknya mempunyai ide dan wawasan tentang tantangan yang sifatnya masa kini, terutama terkait dengan cyber defense (pertahanan siber).

Sementara, pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, punya pandangan sendiri soal UU Pertahanan yang dihasilkan pada periode kepemimpinan Ryamizard. Menurut dia, penggodokan UU itu (saat masih berupa RUU) dulu semestinya diserahkan kepada kalangan sipil. Alasannya, penerapan regulasi itu menyangkut nasib 200 juta lebih masyarakat sipil di Indonesia.

Ray lalu memberikan nilai antara 6 dan 5 untuk Ryamizard. “Menhan layak diganti, meski sebenarnya bisa dipertahankan. Tapi karena faktor usia, cara baca, dan tantangan, sebenarnya harus diganti. 50:50 lah (peluang untuk ditunjuk kembali oleh Jokowi),” ungkapnya.

Sementara, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menilai kebijakan menonjol yang dilakukan Ryamizard adalah dapat menaikkan anggaran pertahanan di APBN. Pada 2015, anggaran pertahanan tercatat sebesar Rp101,4 triliun, lalu naik menjadi Rp117,3 triliun pada 2017, dan Rp127,4 triliun pada 2020.

Kendati demikian, ada satu hal yang sangat disayangkan Hendri. “Di satu sisi, alokasi untuk pembelian alutsista justru diturunkan tiap tahun,” katanya.

Berdasarkan data dari Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan, alokasi anggaran untuk modernisasi alutsista TNI yang sempat menyentuh angka Rp15,91 triliun pada 2017, turun menjadi Rp9,25 triliun pada 2018, lalu Rp9 triliun pada 2019.

Hendri memberikan nilai 6 untuk kinerja Menhan Ryamizard karena terdapat hal lain yang patut diapresiasi, yaitu keberhasilan Kemhan membentuk Pangkalan Militer Terpadu di Natuna dan daerah perbatasan lainnya.

Berdasarkan penilaian tiga pengamat/akademisi di atas, nilai rata-rata rapor kinerja Menhan Ryamizard adalah 6,3. (AIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here