FPKS: Pidato Jokowi Bagus, Tapi…

Foto : Republika

Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 telah dilantik. Sejumlah pihak menaruh harapan kepada pemerintahan Jokowi Jilid II.

Anggota DPR RI, Sukamta mengucapkan selamat kepada Jokowi dan KH Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. “Semoga amanah dalam mewujudkan cita-cita bangsa, ini amanah yang berat,” kata Sukamta di Jakarta, Senin (21/10).

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menjelaskan bahwa isi pidato Presiden Jokowi terdengar bagus. Namun jangan sampai pidato Presiden Jokowi seperti yang sebelumnya, yaitu ada ketidaksesuaian antara apa yang disampaikan dengan kenyataan di lapangan.

“Contoh saja soal kedaulatan data (data sovereignty) yang sempat digaungkan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan 16 Agustus lalu,” tuturnya

Ini ternyata bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan bahwa pemerintah bersemangat merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang isinya justeru sangat berpotensi mengancam kedaulatan data itu sendiri. Salah satunya terkait dihapuskannya kewajiban penyedia jasa elektronik untuk menempatkan data center di dalam negeri.

Baca Juga:  Pidato Presiden Jokowi atas RUU RAPBN 2021 dan Nota Keuangan

“Sehingga pusat data dan pemulihan data privat bisa ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri,” katanya.

Doktor lulusan Manchester ini juga menyoroti hal lain pada periode 2014-2019, yaitu persoalan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Sementara pembangunan manusia, meskipun sudah dibuat kementerian khusus pembangunan manusia sejak awal periode 2014, roadmap pembangunan manusianya baru disusun pada tahun ke-empat pemerintahan yaitu tahun 2018, menjelang akhir periode.

“Program pembangunan manusia sudah ada sebelumnya dan tersebar ke dalam berbagai sektor, namun hingga saat itu belum ada roadmap yang menaungi semua program tadi,” kata dia.

Ini indikasi seolah pemerintah lebih mementingkan aspek manusia daripada infrastruktur. Logika berpikir seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah pelik yang sistematis, khususnya soal pendanaan.

Baca Juga:  Pidato Presiden Jokowi atas RUU RAPBN 2021 dan Nota Keuangan

“Menurut hemat saya, pemerintah harusnya memprioritaskan pembangunan manusia terlebih dahulu, kemudian barulah pada periode kedua fokus pada pembangunan yang lain termasuk infrastruktur,” ujarnya.

Dengan begitu diharapkan akan lahir manusia-manusia yang tangguh dan sejahtera yang akan mampu membangun dan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada seperti infrastruktur secara baik dan produktif. Itulah perlunya kerja cerdas, bukan hanya semangat kerja.

“Perlu adanya dialektika dengan pemikiran-pemikiran di luar pemerintahan agar kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang cerdas,” kata Sukamta.

Karena itu, ia ingin menggarisbawahi bahwa seluruh elemen butuh kerjasama untuk mewujudkan cita-cita bangsa, antara kekuatan di dalam dan di luar pemerintahan. Ia berharap kerja sama antara pemerintah dengan oposisi sebagai kekuatan penyeimbang yang konstruktif terhadap pemerintah membuahkan hasil berupa kemajuan dan keberadaban bangsa serta kesejahteraan rakyatnya.

“Selamat bekerja menunaikan janji-janji, Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin,” ujar wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here