Jokowi Berhentikan Kapolri Tito Karnavian

Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian (tengah) didampingi jajarannya berjalan memasuki Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (21/10). Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Paripurna perdana di Gedung DPR, Jakarta, Selasa sore (22/10). Ketua DPR, Puan Maharani, saat memimpin rapat menyampaikan ada agenda tambahan dalam acara pengambilan keputusan tersebut.

Puan mengatakan, DPR telah menerima empat surat dari Presiden Jokowi untuk meminta persetujuan parlemen. Salah satunya adalah permintaan persetujuan untuk pemberhentian Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Surat pertama mengenai permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh negara sahabat untuk Republik Indonesia. Surat itu bernomor R48 tanggal 9 Oktober 2019.

Surat kedua, permohonan pertimbangan pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia. Surat itu bernomor R49 tanggal 16 Oktober 2019.

Kemudian, surat ketiga mengenai Presiden Jokowi yang meminta persetujuan DPR untuk memberhentikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kemarin, Tito berkunjung ke Istana untuk mengisi posisi menteri di kabinet Jokowi.

“Tiga, nomor R51 tanggal 21 Oktober 2019. Hal: permintaan persetujuan pemberhentian Kapolri,” kata Puan saat memimpin rapat Paripurna. Surat terkahir dari presiden mengenai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada masa jabatan tahun 2019-2023.

Dalam Rapat Paripurna kali ini dihadiri 514 dari 575 anggota dewan. Acara tersebut baru dinilai pada pukul 15.45 WIB. Padahal, dari jadwal yang diterima Indonesiainside.id seharusnya dimulai pada 14.00 WIB.

“Alhamdulillah di rapat paripurna pertama ini sudah 500 orang yang hadir. Semoga di rapat-rapat paripurna yang akan datang tetap di atas 500 orang,” kata Puan. (EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here