Komisi VII: Tidak Tepat KLHK Bermitra dengan Komisi IV

kebakaran hutan di pangkalan bun
Kondisi kebakaran hutan dan lahan di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, saat malam hari. Foto: Istimewa.

Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi VII telah mengirim surat rekomendasi ke Badan Musyawarah(Bamus) DPR agar tetap bermitra dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Kementerian yang mengurusi masalah hutan hingga lahan dinilai memiliki kesamaan fokus dengan Komisi VII.

“Karena berhubungan juga di situ ada eksploitasi, eksplorasi kan itu harus satu atap pengawasannya dan akan memudah kinerja,” kata anggota DPR RI Komisi VII Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (31/10).

Sartono mencontohkan masalah kebocoran minyak Pertamina di Balikpapan maupun di Karawang yang terjadi beberapa waktu lalu. Dia menyebut Komisi VII dan KLHK bisa berkerjasama mencarikan solusi terhadap masalah tersebut. Ia juga yakni semua fraksi sepakat KLHK dikembalikan ke Komisi VII.

Dalam sidang paripurna, Selasa (29/10) lalu, DPR menetapkan KLHK hanya menjadi mitra Komisi IV yang membidangi pertanian dan pangan. Padahal, sebelumnya KLHK juga mitra Komisi VII yang menangani bidang energi, riset, teknologi dan lingkungan hidup.

Menurut Sartono, keputusan tidak tepat jika KLHK hanya bermitra dengan komisi yang menangani pertanian dan pangan saja. “Tugasnya berbeda dengan pengawasan,” kata dia.

Kesepakatan satu komisi bermitra dengan satu kementerian diambil melalui rapat konsultasi DPR pengganti Bamus pada Senin (28/10. Rapat itu dihadiri pimpinan DPR dan seluruh pimpinan Fraksi.

Ketua DPR, Puan Maharani, membeberkan alasan KLHK hanya bermitra dengan Komisi IV. Selama ini Komisi VII dan Komisi IV sering lempar tanggung jawab dalam pengawasan.

“Sehingga, nantinya diharapkan komisi lebih fokus melakukan pengawasan terhadap kinerja kementerian (yang menjadi mitra masing-masing),” ujar Puan. (EP)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here