Indonesiainside.id, Jakarta – Pengamat politik dari Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, meminta Presiden Joko Widodo tak mengabaikan pernyataan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Beberapa waktu lalu, Paloh menyatakan kemungkinan partainya beroposisi.
“Pernyataan Surya Paloh itu tidak bisa lagi dianggap main-main atau dianggap sepele oleh presiden,” kata Said, di Jakarta, Jumat (1/11). Ia meminta untk memperhatikan kalimat Paloh usai bertemu dengan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rabu (30/10).
Saat itu Paloh berani mengatakan secara lugas tentang kemungkinan Partai NasDem untuk berhadapan dengan pemerintah. Pernyataan Paloh itu bisa saja merupakan sebuah rencana politik yang pada waktunya sungguh-sungguh akan dilakukan NasDem.
Ia menambahkan, kata “berhadapan” itu tiada lain maknanya kecuali terkait dengan urusan tentang-menentang atau melawan. Jadi, papar Said, NasDem sepertinya sudah memikirkan masak-masak dan tampak sungguh-sungguh dengan rencananya menjadi partai penentang pemerintah.
Said tak yakin jika pernyataan Paloh itu hanya sekadar upaya menekan presiden. “Kalau itu dilakukan sebelum penyusunan kabinet, mungkin bisa saja dianggap hal tersebut sebagai upaya menekan presiden. Ini kan penyusunan kabinet sudah selesai,” ujarnya.
Agar jangan sampai menyulitkan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, menurut dia, ada baiknya presiden segera mengagendakan pertemuan dengan Paloh guna mengetahui secara pasti apa yang sesungguhnya diharapkan NasDem dari pemerintah. Said mengatakan, bahwa sikap politik NasDem yang membuka peluang menjadi partai oposisi bisa dibaca pada dua kemungkinan. Pertama, sebagai gertakan politik. Kedua, sebagai kesungguhan politik.
Pernyataan Paloh terkait dengan kemungkinan partainya akan berperan sebagai oposisi bisa saja dianggap sebagai sebuah siasat dari partai itu untuk merealisasikan kehendak-kehendak politiknya. Hal ini lumrah saja.
Sekalipun jabatan menteri sudah penuh, kata dia, masih ada sejumlah jabatan lain di lingkungan pemerintah yang bisa diincar. Posisi itu antara lain jabatan Dewan Pertimbangan Presiden, staf khusus presiden, pimpinan lembaga nonkementerian, bahkan jabatan wakil menteri yang mungkin saja kelak akan ditambah oleh presiden.
“Pertanyaannya apakah untuk mengincar jabatan-jabatan itu NasDem sampai perlu menggertak presiden dengan membuka opsi menjadi oposisi? Saya kok tidak terlalu yakin dengan itu,” ujar Said. (AS)
