Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon mengingatkan, melayangkan kritik kepada pemerintah yang akan menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Alasan kenaikan itu lantaran anggara BPJS Kesehatan mengalami defisit.
Kementerian keuangan dan BPJS Kesehatan memperkirakan defisit anggar anggaran akan menyentuh Rp32 triliun jika tidak terdapat penyesuaian iuran. Jumlah itu pun akan semakin buruk jika penyesuaian besaran iuran dengan perhitungan aktuaria tak kunjung dilakukan.
Hal ini yang disorot oleh Jansen. Apalagi, penunggak BPJS Kesehatan akan ditagih secara langsung. Penagihan bisa melalui pesan singkat atau tele-collecting. Bahkan, sebanyak 3.000 kader BPJS yang siap menagih tunggakan kepada 12 juta jiwa yang tidak tertib membayar iuran.
Jansen mengingatkan, motivasi awal pendirian BPJS Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk meringankan masyarakat dalam berobat. Tentu bukan menambah bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu.
“Dulu ketika BPJS ini dibuat Pak SBY melalui UU 24/2011, tujuannya adalah untuk mengurangi beban masyarakat,” kata Jansen melalui laman resminya pada Sabtu (2/11).
Dia mengatakan, BPJS Kesehatan adalah pintu gerbang bagi kaum ‘papa untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang baik dan mumpuni. Namun sayang, sekarang malah membuat rakyat merasa diteror di tengah sulitnya ekonomi.
Menurut dia, cara pemrintah menangani defisit anggaran tidak tepat. Langkah yang diambil terkesan menambah beban masyarakat.
Dia mengatakan, SBY pernah menceritakan ke semua kader Demokrat terkait masalah kesehatan. SBY, sebagai anak yang lahir di Pacitan, Jawa Timur merasakan betul orang miskin susah berobat.
“Maka beliau melahirkan kebijakan yang ‘pro poor, pro growth, pro job‘. Sayang sekarang ngaku partai wong cilik tapi nyusahin rakyat,” tutur Jansen. (PS)
