Indonesiainside.id, Jakarta – Pertemuan antara Presiden PKS Sohibul Iman dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh terus menjadi perbincangan publik. Pengamat politik dan kenegaraan, Said Salahudin menyarankan Nasdem segera memutuskan sikapnya.
“Kalau memang tidak serius, ada baiknya Pak Surya (Paloh) segera bertemu dengan Presiden dan menjelaskannya kepada publik. Kalau mau sungguh-sungguh jadi partai penentang pemerintah, sebaiknya mereka segera tarik kadernya dari kabinet,” kata Said di Jakarta, Sabtu (2/11).
Said menyebutkan langkah yang bisa dipilih oleh Nasdem. Jika NasDem belum benar-benar siap menjadi partai penentang pemerintah atau menjadi oposisi total, maka bisa saja mengambil peran semi-oposan atau sebut saja oposisi proporsional.
“Dalam posisinya sebagai oposisi proporsional, Nasdem tidak perlu menarik kadernya dari Kabinet. Tiga menteri asal Nasdem bisa tetap menjalankan tugasnya sebagai pembantu Presiden,” katanya.
Hanya saja, NasDem dapat secara bebas mengkritisi berbagai kebijakan dan program pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden. Kebijakan yang dikritisi tersebut tentu tidak termasuk bidang-bidang kementerian yang dipimpin oleh kader Nasdem sendiri.
“Jadi untuk urusan seputar komunikasi dan informatika, lingkungan hidup, kehutanan, dan pertanian, NasDem harus injak rem,” ujarnya.
Bahkan, menjadi lucu dan tidak ‘fair’ kalau kebijakan pemerintah dibidang-bidang tersebut termasuk yang dikritisi oleh Partai NasDem. Sebab, kalau menteri-menteri dari NasDem itu dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat, NasDem semestinya mengusulkan kepada Presiden untuk mencopot mereka dari Kabinet, tidak cukup hanya dikritik saja.
“Tetapi kalau ada menteri lain yang membuat kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, Nasdem boleh saja mengkritisinya di parlemen atau diluar parlemen dengan alasan kebijakan tersebut tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden, misalnya,” ujarnya.
Ini bagian konsep dari oposisi proporsional. Konsep di mana parpol tidak selalu mengambil posisi berlawanan dengan pemerintah.
“Kalau kebijakan pemerintah benar, sudah sepantasnya mereka dukung. Kalau kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan visi dan misi Presiden, apalagi tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tentu harus dikritisi,” katanya. (Aza)
