Komisi II DPR: Kok Presiden dan Mendagri Silang Pendapat

Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian bersama mantan Mendagri Tjahjo Kumolo di Jakarta, Rabu (23/10). Foto: Antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Anggota Komisi II, Mardani Ali Sera, mengomentari usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, agar kepala daerah dipilih oleh DPRD. Jika usulan itu diterima, maka Pilkada tidak lagi melalui rakyat yang sudah hampir berjalan 20 tahun.

“Saya tegas menolak usulan tersebut. Pilkada yang dilakukan secara langsung merupakan wujud nyata bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Dengan begitu, kepala daerah yang terpilih akan kuat karena langsung bertanggung jawab pada rakyat,” kata Mardani di Jakarta, Rabu (13/11).

Dia berpendapat, Pilkada melalui DPRD hanya membuat kepala daerah rentan dan mudah diturunkan oleh DPRD. Hal itu tidak baik karena bisa membuat gaduh. Padahal, Indonesia saat ini membutuhkan stabilitas politik.

Persoalan lain yang muncul adalah sistem tersebut belum tentu menjadi indeks korupsi lebih baik. Oleh karena itu, evaluasi pilkada langsung seharusnya concern pada evaluasi teknis penyelenggaraannya.

“Ada banyak hal yg bisa diperbaiki seperti menurunkan threshold dari 20 persen menjadi 7-10 persen. Ini penting untuk menghadirkan pemilu yang penuh dengan kontestasi gagasan dan karya,” ucapnya.

Dia mengingatkan, kedaulatan rakyat tidak bisa ditolerir. Rakyat berhak memilih pemimpinnya sendiri. Sistem yang digunakan saat ini pun sudah baik, meskipun ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

“Saya justru heran mengapa Mendagri dan Presiden bisa silang pendapat? Presiden tidak setuju via DPRD, tapi Mendagri sebaliknya. Padahal kabinet ini belum genap sebulan terbentuk. Ada apa ya? Allahualam,” kata dia.(EP)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here