Presiden: Kita Terlalu Banyak Peraturan

Joko Widodo
Presiden Joko Widodo, Jakarta, Rabu (13/11). Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengeluhkan terlalu banyaknya peraturan di negeri ini. Oleh sebab itu, ia minta kepala daerah maupun DPRD tingkat I dan tingkat II tidak lagi membuat banyak peraturan.

“Selanjutnya saya titip, di sini ada ketua-ketua DPR.¬†¬†Gubernur, wali kota, bupati ada semua, saya sudah pesan ke ketua, pimpinan DPRD tingkat I dan II, jangan banyak-banyak membuat perda (peraturan daerah), jangan banyak-banyak membuat pergub (peraturan gubernur), perbup (peraturan bupati), perwali (peraturan wali kota). Negara ini sudah kebanyakan peraturan dan negara kita bukan negara peraturan,” kata presiden di Sentul International Convention Center, Bogor, Rabu (13/11).

Presiden menyampaikan hal tersebut pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) 2019. Acara dihadiri oleh para menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati, wali kota, ketua DPRD tingkat I dan tingkat II, kajati, kajari, ketua pengadilan negeri dan pengadilan tinggi, kapolda, kapolres, dandim hingga danrem serta para kepala lembaga negara terkait, sebanyak 2.693 orang.

“Semua diatur malah kita terjerat sendiri, hati-hati, setop. Itu sedikit-sedikit diatur, akhirnya kecepatan dalam bergerak, memutuskan terhadap perubahan-perubahan yang ada menjadi tidak cepat. Padahal negara sebesar apa pun inginnya fleksibel, cepat merespons semua perubahan, tapi kita kebanyakan peraturan, buat apa,” ungkap presiden.

Presiden juga menyinggung soal apa yang ada di balik proses pembuatan perda tersebut. “Saya tahu buat perda pasti ada kunker (kunjungan kerja), ada studi banding, saya ngerti, saya ngerti tapi setop. Di kunker ada apanya saya mengerti dan di studi banding ada apanya saya ngerti. Saya orang lapangan saya ngerti, setop,” ujar presiden yang disambut tertawa peserta rapat.

Menurut Presiden, perda-perda tersesbut malah memperumit pelaksanaan usaha di masyarakat. Minggu lalu, Jokowi mengaku ketemu secretary Ross dari Amerika, tangan kanan Presiden Trump. Saat ini di AS kalau menterinya mau membuat 1 peraturan menteri, dia harus mencabut 2 peraturan menteri sebelumnya. Artinya keluar 1 (aturan), hilang 2 (aturan).

Produksi aturan yang terus menerus tersebut menyababkan fleksibilitas Indonesia menjadi lambat.
“Saya juga mau buat aturan itu, menteri mau buat 1 permen (peraturan menteri) boleh, tapi hilang 10 (permen), tapi saya masih hitung-hitung biar permen-permen itu hilang. Kebanyakan peraturan pusing sendiri, fleksibilitas paling penting, kecepatan paling penting semua negara akan menuju ke situ karena siapa yang lebih cepat dia yang menang,” kata presiden.

Bila aturan-aturan itu terus terpelihara, maka Indonesia pun tertinggal dari negara-negara lainnya. “Semua harus mengerti mengenai masalah-masalah ini agar tidak ada saling menyalahkan, tidak ada bisik-bisikan, tidak ada saling menjegal, sudah setop, semua harus bekerja bersama-sama, mumpung suasana politik kita sangat sangat bagus. Ini yang harus terus kita rawat dan jaga semua menjalankan tugas masing-masing, tapi saling berkomunikasi, terbuka dan menjaga agenda besar bangsa ini, menjaga ketertiban nasional kerukunan itu wajib,” kata presiden. (AS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here